Diplomat Pejuang Itu Telah Tiada
Jakarta, Suara Pembaruan 11/12/2008 - Mantan Menteri Luar Negeri Ali Alatas (76), Kamis (11/12) sekitar pukul 07.30, meninggal dunia di RS Mount Elizabeth Singapura, setelah menjalani perawatan sekitar dua pekan akibat sakit yang dideritanya. Menurut rencana, jenazah Ketua Dewan Pertimbangan Presiden tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, pada Jumat (12/12), setelah dibawa dari Singapura Kamis siang.Juru bicara Departemen Luar Negeri RI Teuku Faizasyah, Kamis pagi, mengatakan Deplu bersama pihak keluarga, perihal pemulangan jenazah ke Jakarta. Anggota Komisi I DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN), Djoko Susilo, mengakui Ali Alatas adalah sosok diplomat pejuang yang gigih memperjuangkan kepentingan nasional. Meskipun menjadi diplomat senior, Ali Alatas sangat perhatian terhadap orang-orang muda. "Beliau senantiasa bersedia menyimak saran dan masukan dari kami yang muda-muda," kata Djoko.Komitmen almarhum untuk memperjuangkan kepentingan nasional, salah satunya tampak ketika ia diundang menghadiri Rapat Dengar Pendapat di Komisi I DPR, yang tengah membahas Piagam ASEAN. "Meskipun Piagam ASEAN masih mengandung beberapa kelemahan, almarhum tetap meyakinkan bahwa Piagam ASEAN yang ada saat ini merupakan format yang terbaik," ungkap Djoko.Ali Alatas, menurutnya, juga terus mendorong Pemerintah Indonesia agar berkontribusi semaksimal mungkin untuk menyelesaikan isu Myanmar. Meskipun lahir dengan nama Ali Alatas, lelaki kelahiran Jakarta 4 November 1932 itu justru akrab dipanggil Alex. Setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1956, suami Junisa dan ayah tiga anak itu memulai karier diplomatnya di Bangkok, Thailand. Keandalannya sebagai diplomat ulung, menyebabkan semua presiden di masa reformasi ini mempercayainya sebagai penasihat untuk urusan internasional. Mulai dari BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan sekarang Susilo Bambang Yudhoyono.Pengalamannya menghadapi laga diplomasi internasional, membawa Alex dipercaya menjadi ujung tombak Indonesia meredam kemarahan internasional atas insiden Santa Cruz, Dili, Timor Timur, 12 November 1991, yang menewaskan puluhan orang. Satu peristiwa yang dinilai sejumlah pihak membawa kesedihan sangat dalam bagi Alex, adalah saat Presiden BJ Habibie memberikan opsi merdeka bagi Timor Timur (Timtim) tanpa berkonsultasi padanya pada 1999. Kekecewaan itu terlihat jelas dari sorot matanya setelah referendum yang memastikan lepasnya Timtim dari Indonesia. [E-9/B-14] ►ti*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia
Sabtu, 13 Desember 2008
Singa Tua Diplomat Indonesia
Ali Alatas (1932-2008)
Singa Tua Diplomat Indonesia
Tokoh Indonesia 11/12/2008: Ali Alatas, singa tua diplomat Indonesia yang menjabat Menteri Luar Negeri RI pada 1987-1999 dan terakhir menjabat anggota Dewan Pertimbangan Presiden (2005-2008), meninggal pada usia 76 tahun, Kamis 11 Desember 2008 pagi di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Disemayamkan di rumah duka di Jalan Benda Raya No 19, Cilandak, Jakarta Selatan. Dimakamkan TMP Kalibata, Jakarta (12/12/2008).
Alatas meninggal pada pukul 07.30 waktu Singapura, karena terkena serangan jantung. Jenazah diterbangkan dari Singapura dan tiba di Bandar Udara Soekarno-Hatta sekitar pukul 18.30 disambut oleh Menko Polhukam Widodo AS, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rachmawati Soekarnoputri.
Kemudian disemayamkan di ke rumah duka di Jalan Benda Raya No 19, Cilandak, Jakarta Selatan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla serta Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, yang sedang berada di Indonesia, melawat ke rumah duka.Berbagai ucapan belasungkawa mengalir dari berbagai kalangan baik dari dalam maupun luar negeri. Antara lain dari Menteri Luar Negeri Hirofumi Nakasone, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Martin Hatfull, Duta Besar Iran untuk Indonesia Behrooz Kamalvandi, Duta Besar Polandia untuk Indonesia Thomaz Lukaszuk, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Eivind Homme, dan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Fariz Al-Mehdawi.
Ali Alatas
Singa Tua Diplomat Indonesia Dia salah satu diplomat handal Indonesia. Menjabat Menteri Luar Negeri (1987-1999) dalam empat kabinat dan pernah dinominasikan menjadi Sekjen PBB oleh sejumlah negara Asia pada 1996, suatu bukti kehandalannya mewakili Indonesia di pelbagai meja perundingan dan jalur diplomatik.
Selama dua dasawarsa lebih, Alex (nama panggilannya) memperlihatkan kelas tersendiri sebagai diplomat. Bahkan pada usia senjanya, ia masih mengemban tugas sebagai Penasihat Presiden untuk Urusan Luar Negeri (2001-2004). Kemudian pada masa pemerintahan Presiden SBY diangkatn menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Urusan Luar Negeri 2005-2008. Maka tak salah bila ia dijuluki singa tua diplomat Indonesia.Kisah hidupnya adalah diplomasi. Padahal pada masa kecil ia bercita-cita menjadi pengacara. Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1956, kelahiran Jakarta 4 November 1932 ini, meniti karier sebagai diplomat sejak berusia 22 tahun. Ia mengawali tugas diplomatnya sebagai Sekretaris Kedua di Kedutaan Besar RI Bangkok (1956-1960), sesaat setelah ia menikah.Pusat Data Tokoh Indonesia mencatat bahwa sebelumnya, ia sempat berkecimpung dalam dunia jurnalistik sebagai korektor Harian Niewsgierf (1952-1952) dan redaktur Kantor Berita Aneta (1953-1954). Selepas bertugas di Kedubes RI Bangkok, ia kemudian menjabat Direktur Penerangan dan Hubungan Kebudayaan Departemen Luar Negeri (1965-1966). Lalu ditugaskan menjabat Konselor Kedutaan Besar RI di Washington (1966-1970). Kembali lagi ke tanah air, menjabat Direktur Penerangan Kebudayaan (1970-1972), Sekretaris Direktorat Jenderal Politik Departemen Luar Negeri (1972-1975) dan Staf Ali dan Kepala Sekretaris Pribadi Menteri Luar Negeri (1975-1976).Kemudian, ia dipercaya mejalankan misi diplomat sebagai Wakil Tetap RI di PBB, Jenewa (1976-1978). Kembali lagi ke tanah air, menjabat Sekretaris Wakil Presiden (1978-1982). Lalu, kemampuan diplomasinya diuji lagi dengan mengemban tugas sebagai Wakil Tetap Indonesia di PBB, New York (1983-1987). Selepas itu, ia pun dipercaya menjabat Menteri Luar Negeri (1987-1999) dalam empat kabinet masa pemeritahan Soeharto dan Habibie.Saat menjabat Wakil Tetap Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ia harus menghadapi berbagai kritikan mengenai masalah Timor Timur. Ia dengan cekatan bisa melayaninya dengan diplomatis. Apalagi saat pecah insiden Santa Cruz yang menewaskan puluhan orang pada 12 November 1991, ia cekatan untuk meredam kemarahan dunia. “Diplomasi itu seperti bermain kartu. Jangan tunjukkan semua kartu kepada orang lain. Dan jatuhkan kartu itu satu per satu,” katanya. Namun semua perjuangannya menjadi sia-sia seketika, manakala Presiden BJ Habibie memberikan refrendum dengan opsi merdeka atau otonomi, tanpa berkonsultasi dengannya. Suatu opsi yang amat naif. Ia tidak setuju atas solusi jajak pendapat yang dicetuskan Habibie itu. Sebab sebagai seorang diplomat, ia tetap berkeyakinan pada solusi diplomasi betapapun sulitnya sebuah situasi. Maka tak heran, matanya berkaca-kaca beberapa saat setelah referendum. Timtim lepas dari pangkuan ibu pertiwi dan yang lebih memilukan, Timor Loro Sa’e itu rusuh dan hangus dilalap api. Karena keputusan presiden yang sulit dimengertinya, ia harus rela mengakhiri karir diplomatnya dengan air mata.Namun semua orang tahu, bahwa kekalahan di Timor Timur itu bukan kesalahannya. Tetapi kesalahan ‘bosnya’ yang di luar batas kewenangannya. Presiden Habibie memang akhirnya menuai badai – pertanggungjawabannya ditolak MPR – akibat ‘kecerobohan’ itu. Maka, nama besar Alex sebagai diplomat yang prestisius tetap terukir tinta emas dalam lembar-lembar perjalanan karirnya.Sehingga, ketika Alwi Shihab diangkat menjabat Menlu pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Alatas dipercaya sebagai penasehat. Kemudian, setelah Gus Dur jatuh dan digantikan Megawati Sukarnoputri, Alex diangkat menjabat Penasihat Presiden untuk Urusan Luar Negeri.Sebagai penasehat presiden ia antara lain telah menjalankan misi diplomat ke berbagai negara, termasuk ke Swedia, mengenai Hasan Tiro. Namun, aktivitasnya sebagai penasehat presiden tidak lagi sesibuk ketika ia menjabat Menlu. Sehingga, ia berkesempatan mengisi waktu dengan mewujudkan impiannya menjadi pengacara, sebagai salah satu penasihat hukum di Biro Pengacara Makarim & Taira's. Dan untuk mengisi waktu ia pun menikmati hidup dengan keluarga di rumah kediamannya di Kemang Timur, Jakarta Selatan dan Jalan Benda Raya No 19, Cilandak, Jakarta Selatan. ►ti/crs*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia
Singa Tua Diplomat Indonesia
Tokoh Indonesia 11/12/2008: Ali Alatas, singa tua diplomat Indonesia yang menjabat Menteri Luar Negeri RI pada 1987-1999 dan terakhir menjabat anggota Dewan Pertimbangan Presiden (2005-2008), meninggal pada usia 76 tahun, Kamis 11 Desember 2008 pagi di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Disemayamkan di rumah duka di Jalan Benda Raya No 19, Cilandak, Jakarta Selatan. Dimakamkan TMP Kalibata, Jakarta (12/12/2008).
Alatas meninggal pada pukul 07.30 waktu Singapura, karena terkena serangan jantung. Jenazah diterbangkan dari Singapura dan tiba di Bandar Udara Soekarno-Hatta sekitar pukul 18.30 disambut oleh Menko Polhukam Widodo AS, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rachmawati Soekarnoputri.
Kemudian disemayamkan di ke rumah duka di Jalan Benda Raya No 19, Cilandak, Jakarta Selatan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla serta Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, yang sedang berada di Indonesia, melawat ke rumah duka.Berbagai ucapan belasungkawa mengalir dari berbagai kalangan baik dari dalam maupun luar negeri. Antara lain dari Menteri Luar Negeri Hirofumi Nakasone, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Martin Hatfull, Duta Besar Iran untuk Indonesia Behrooz Kamalvandi, Duta Besar Polandia untuk Indonesia Thomaz Lukaszuk, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Eivind Homme, dan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Fariz Al-Mehdawi.
Ali Alatas
Singa Tua Diplomat Indonesia Dia salah satu diplomat handal Indonesia. Menjabat Menteri Luar Negeri (1987-1999) dalam empat kabinat dan pernah dinominasikan menjadi Sekjen PBB oleh sejumlah negara Asia pada 1996, suatu bukti kehandalannya mewakili Indonesia di pelbagai meja perundingan dan jalur diplomatik.
Selama dua dasawarsa lebih, Alex (nama panggilannya) memperlihatkan kelas tersendiri sebagai diplomat. Bahkan pada usia senjanya, ia masih mengemban tugas sebagai Penasihat Presiden untuk Urusan Luar Negeri (2001-2004). Kemudian pada masa pemerintahan Presiden SBY diangkatn menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Urusan Luar Negeri 2005-2008. Maka tak salah bila ia dijuluki singa tua diplomat Indonesia.Kisah hidupnya adalah diplomasi. Padahal pada masa kecil ia bercita-cita menjadi pengacara. Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1956, kelahiran Jakarta 4 November 1932 ini, meniti karier sebagai diplomat sejak berusia 22 tahun. Ia mengawali tugas diplomatnya sebagai Sekretaris Kedua di Kedutaan Besar RI Bangkok (1956-1960), sesaat setelah ia menikah.Pusat Data Tokoh Indonesia mencatat bahwa sebelumnya, ia sempat berkecimpung dalam dunia jurnalistik sebagai korektor Harian Niewsgierf (1952-1952) dan redaktur Kantor Berita Aneta (1953-1954). Selepas bertugas di Kedubes RI Bangkok, ia kemudian menjabat Direktur Penerangan dan Hubungan Kebudayaan Departemen Luar Negeri (1965-1966). Lalu ditugaskan menjabat Konselor Kedutaan Besar RI di Washington (1966-1970). Kembali lagi ke tanah air, menjabat Direktur Penerangan Kebudayaan (1970-1972), Sekretaris Direktorat Jenderal Politik Departemen Luar Negeri (1972-1975) dan Staf Ali dan Kepala Sekretaris Pribadi Menteri Luar Negeri (1975-1976).Kemudian, ia dipercaya mejalankan misi diplomat sebagai Wakil Tetap RI di PBB, Jenewa (1976-1978). Kembali lagi ke tanah air, menjabat Sekretaris Wakil Presiden (1978-1982). Lalu, kemampuan diplomasinya diuji lagi dengan mengemban tugas sebagai Wakil Tetap Indonesia di PBB, New York (1983-1987). Selepas itu, ia pun dipercaya menjabat Menteri Luar Negeri (1987-1999) dalam empat kabinet masa pemeritahan Soeharto dan Habibie.Saat menjabat Wakil Tetap Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ia harus menghadapi berbagai kritikan mengenai masalah Timor Timur. Ia dengan cekatan bisa melayaninya dengan diplomatis. Apalagi saat pecah insiden Santa Cruz yang menewaskan puluhan orang pada 12 November 1991, ia cekatan untuk meredam kemarahan dunia. “Diplomasi itu seperti bermain kartu. Jangan tunjukkan semua kartu kepada orang lain. Dan jatuhkan kartu itu satu per satu,” katanya. Namun semua perjuangannya menjadi sia-sia seketika, manakala Presiden BJ Habibie memberikan refrendum dengan opsi merdeka atau otonomi, tanpa berkonsultasi dengannya. Suatu opsi yang amat naif. Ia tidak setuju atas solusi jajak pendapat yang dicetuskan Habibie itu. Sebab sebagai seorang diplomat, ia tetap berkeyakinan pada solusi diplomasi betapapun sulitnya sebuah situasi. Maka tak heran, matanya berkaca-kaca beberapa saat setelah referendum. Timtim lepas dari pangkuan ibu pertiwi dan yang lebih memilukan, Timor Loro Sa’e itu rusuh dan hangus dilalap api. Karena keputusan presiden yang sulit dimengertinya, ia harus rela mengakhiri karir diplomatnya dengan air mata.Namun semua orang tahu, bahwa kekalahan di Timor Timur itu bukan kesalahannya. Tetapi kesalahan ‘bosnya’ yang di luar batas kewenangannya. Presiden Habibie memang akhirnya menuai badai – pertanggungjawabannya ditolak MPR – akibat ‘kecerobohan’ itu. Maka, nama besar Alex sebagai diplomat yang prestisius tetap terukir tinta emas dalam lembar-lembar perjalanan karirnya.Sehingga, ketika Alwi Shihab diangkat menjabat Menlu pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Alatas dipercaya sebagai penasehat. Kemudian, setelah Gus Dur jatuh dan digantikan Megawati Sukarnoputri, Alex diangkat menjabat Penasihat Presiden untuk Urusan Luar Negeri.Sebagai penasehat presiden ia antara lain telah menjalankan misi diplomat ke berbagai negara, termasuk ke Swedia, mengenai Hasan Tiro. Namun, aktivitasnya sebagai penasehat presiden tidak lagi sesibuk ketika ia menjabat Menlu. Sehingga, ia berkesempatan mengisi waktu dengan mewujudkan impiannya menjadi pengacara, sebagai salah satu penasihat hukum di Biro Pengacara Makarim & Taira's. Dan untuk mengisi waktu ia pun menikmati hidup dengan keluarga di rumah kediamannya di Kemang Timur, Jakarta Selatan dan Jalan Benda Raya No 19, Cilandak, Jakarta Selatan. ►ti/crs*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia
Menuju Indonesia yang lebih baik.....
Menuju Indonesia yang lebih baik..... Di Balik Tembok KPK, Mencetak Kultur Baru Oleh: VINCENTIA HANNI S MALAM sudah larut, waktu sudah beranjak mendekati pergantian hari. Di tengah Jakarta yang mulai terlelap, beberapa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi justru baru saja meninggalkan Gedung KPK yang renta. Dengan tas ransel punggung, para penyidik yang rata-rata masih berusia sekitar 30 tahun itu menuju sebuah mobil sambil berbincang seru dan saling menggoda rekannya. Mereka hendak pulang bersama. Seorang di antaranya berjalan kaki ke luar gedung berarsitektur Belanda itu, mencari sebuah angkutan umum untuk pulang ke rumah. Pemandangan itu adalah pemandangan umum yang setiap hari terjadi di KPK. Bila kantor pemerintah lain pada pukul 17.00 sudah mulai sepi ditinggalkan para karyawan dan pejabatnya, Gedung KPK justru nyaris tak pernah sepi. Minimal untuk saat sekarang ini. Pimpinan KPK pun kerap kali pulang larut malam, sama seperti anak buahnya yang baru pulang saat hari sudah mau berganti. Tak jarang pula, Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Tumpak Hatorangan Panggabean rela tak pulang ke rumah, menunggu anak buahnya menyelesaikan tugas pemeriksaan, terlebih bila sedang terjadi penangkapan. Anak-anak belum pulang dan masih memeriksa, masak saya tinggal pulang, ujar Panggabean yang juga seorang jaksa. Mereka tak lagi memusingkan lewatnya batas waktu kerja. Bahkan, mereka pun rela meninggalkan keluarga mereka demi pilihan bekerja di KPK. Bekerja demi sebuah perubahan. Khaidir Ramly, misalnya, rela meninggalkan keluarganya di Padang, Sumatera Barat, untuk bekerja di KPK. Jaksa yang pernah menyeret bupati aktif Padang Pariaman, Nasrul Sahrul, dan beberapa anggota DPRD Sumatera Barat ke pengadilan ini cuma berpesan kepada putra putrinya di Padang. Saya ingin negara ini berubah. Sedih rasanya melihat rakyat yang selalu saja miskin, sementara para pejabat begitu kayanya, berganti mobil dengan enak, memiliki rumah banyak. Padahal, rakyat untuk makan saja sulitnya minta ampun, kata Khaidir. Khaidir memang sosok sederhana. Meski sudah 18 tahun menjadi jaksa, ia tetap hidup sederhana. Hanya rumah BTN yang baru lunas dua tahun lalu dan mobil Toyota Kijang tua buatan tahun 1982. Padahal, rekan- rekan seangkatannya pun terbilang makmur dan menduduki posisi penting di kejaksaan. Jalan hidup orang lain-lain, saya masih beruntung dibandingkan dengan banyak rekan jaksa yang lain, ujar Khaidir. Bagi Khaidir, kemewahan hidup hanyalah bisa dirasakan sebatas tenggorokan, tak lebih. Ia tak pernah menyesal bertahan pada prinsipnya. Selama menjalankan tugasnya, bukan berarti tak ada tawaran atau iming-iming yang berseliweran. Namun, toh ia memilih hidup cukup dengan gaji jaksa Rp 2,7 juta sebulan serta rumah BTN dan mobil tuanya. Khaidir merasa beruntung, anak tertuanya sudah kuliah dan anak keduanya duduk di bangku SMA. Saat terpilih menjadi penuntut umum di KPK, Khaidir berharap ia bisa meningkatkan kesejahteraan keluarganya dari penghasilan resmi yang ia peroleh, bukan dari penghasilan plus entah dari mana. Saya bilang sama anak-anak, saya hidup jauh dari mereka supaya hidup kami lebih sejahtera. Saya berharap dengan bekerja di KPK, saya bisa menyekolahkan anak-anak saya ke perguruan tinggi dengan penghasilan resmi saya, jelas Khaidir yang jadi jaksa penuntut umum dalam kasus terdakwa Abdullah Puteh. Untuk itu, Khaidir berharap pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Kepegawaian KPK, agar para pegawai KPK semakin pasti memperoleh penghasilan resmi dari pemerintah. Hal ini penting untuk membentengi pertahanan bagi pegawai KPK dari tawaran dalam berbagai bentuk untuk menyuap pegawai KPK. Teror pun sudah menjadi bagian dari pekerjaan. Jangan pernah coba-coba menyuap atau menyogok penyidik dan penuntut umum KPK. Kami bekerja di KPK dengan niat ingin negara ini berubah, kata Khaidir. Pendapat Rony Samtana dan Adi Deriyan Jayamarta, dua penyidik KPK asal Polri, pun sama. Bekerja di KPK pasti tak lepas ada tawaran atau iming-iming uang atau yang lain. Kalau kami menerima suap, kami kehilangan semuanya, kehilangan harga diri. Bukan cuma nama baik kami saja, keluarga pasti malu, dan yang lebih parah nama KPK pasti hancur di mata dunia. Kami sungguh berhati- hati membawa nama KPK, ujar Adi, mantan pengawal Amien Rais saat kampanye calon presiden. Menggali talenta Enjoy banget kerja di KPK, jelas Rony. Ada dua alasan, menurut Rony, pertama kebutuhan dasarnya terbilang tercukupi dan persoalan aktualisasi diri menjadi perhatian utama di KPK. Di KPK kebutuhan aktualisasi diri terpenuhi, tidak ada intervensi macam-macam, tidak ada tuntutan macam-macam. Beban yang kami tanggung adalah beban kerja, tidak ada tuntutan lain di luar tugas kami sebagai penyidik, jelas Rony yang pernah lama bertugas di Timor Timur. Adi pun berpendapat sama. Hal yang menyenangkan bagi penyidik di KPK adalah mereka bisa bekerja secara otonom, tidak pernah ada intervensi dari pimpinan. â?Saya belajar banyak dari rekan-rekan lain, seperti jaksa dan BPKP. Dalam mengungkap kasus korupsi, bendera kami satu, yaitu KPK,â? jelas mantan Kepala Kepolisian Sektor Jonggol dan Anyer ini. Para pegawai KPK memang berasal dari berbagai latar belakang. Jumlah pegawai seluruhnya 158 orang, terdiri dari polisi 31 orang, jaksa 19 orang, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 27 orang, dan selebihnya staf KPK. Iswan Elmy, Direktur Penyelidikan, misalnya, memiliki latar belakang BPKP. Dulu, pola pikirnya masih audit investigatif yang berangkat pada sistem dan aturan. Kini saya belajar banyak soal hukum, jelas Iswan. Sistem satu atap antara penyelidik, penyidik, dan penuntut umum membuat semua pihak memahami perjalanan perkara sejak awal. Komunikasi antara penyelidik, penyidik, dan penuntut umum, kata Adi, tak terlalu formal. Komunikasi bisa dilakukan di mana saja, di ruangan, di dapur, bahkan di kamar mandi. Tak heran jika surat dakwaan jaksa penuntut umum KPK jauh lebih runut, logika mudah dipahami, dan duduk perkara jelas. Beda sekali kalau kita bandingkan surat dakwaan antara jaksa KPK dan jaksa dari kejaksaan. Surat dakwaan jaksa KPK runut dan logis, ujar seorang panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Manajemen modern Schiller dalam bukunya Beyond the Chains of Illusion di tahun 1788 sudah mengingatkan pentingnya peran manusia sebagai kekuatan. Ia menulis, Negara hanyalah hasil dari kekuatan manusia. Manusia adalah kekuatan dan sumber itu sendiri serta pencipta pemikiran. Pentingnya peran manusia di dalam sebuah organisasi sangat disadari KPK. Wakil Ketua KPK Erry Rijana Hardjapamekas mengatakan, sumber daya manusia adalah kekuatan dan modal utama KPK meski mereka berasal dari latar belakang yang berlainan. Pimpinan KPK pun menyiapkan suasana kerja, kultur kerja, dan memperjuangkan sistem imbalan, serta meningkatkan kompetensi pegawai KPK. Aturan main bersama dan kode etik yang disepakati oleh semua. Kami, pimpinan, memberikan otonomi yang cukup memadai bagi penyelidik dan penyidik. Pimpinan tidak akan intervensi dan dilarang untuk membuat nota dinas dan e-mail yang bersifat instruktif kepada penyidik, kata Erry. Aneka pelatihan pun digelar, termasuk bantuan pelatihan yang diberikan oleh lembaga- lembaga donor. Salah satunya pelatihan modern investigation dengan mendatangkan polisi dari Jepang, Australia, dan FBI. Tukar-menukar pengalaman dengan lembaga antikorupsi dari negara lain. Erich Fromm, seorang filsuf, mencatat, Satu dunia baru akan terwujud hanya bila manusia baru muncul. Manusia yang mencintai negaranya karena dia mencintai umat manusia. Manusia yang mencintai kehidupan, bukan hanya dirinya sendiri.
Yakinlah Kami Tidak Akan Berhenti
Pengusutan dugaan gratifikasi dana Bank Indonesia ke kalangan Dewan periode lalu menjadi hal yang unik dicermati. Kali ini, dua badan yang berbeda seakan berlomba menemukan sesuatu yang baru. Badan Kehormatan DPR yang bergerak di bidang etika, kerap lebih terkesan nyaring menyuarakan perkembangan kasus ini.
Sebaliknya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih terkesan 'hati-hati', jika tak ingin ditafsirkan lambat. Keraguan pun dilontarkan banyak pihak atas langkah KPK. Namun, perbincangan dengan Ketua KPK Antasari Azhar, akhir pekan lalu (26/1) mengulas soal kesan dan langkah KPK sebenarnya.
Bagaimana perkembangan penyelidikan aliran dana BI di KPK saat ini?
Sudah ada perkembangan, cuma ya cermati sajalah kegiatan kami. Kalau saya sesumbar, malahan akan menyulitkan. Masih ada hal-hal yang memerlukan pembuktian.
Jadi, KPK tak akan banyak mempublikasikan pengusutan atau pemeriksaan?
Ya, kalau saya terlalu terbuka, akan banyak pihak-pihak terkait yang punya kesempatan untuk menghilangkan jejak. Macam-macam bisa mereka lakukan. Yang pasti, sudah ada persiapan untuk itu. Ada saatnya kami memberi keterangan (kepada pers atau publik-red), apa yang sudah, belum dan akan kami lakukan. Apa yang sudah perlu atau belum kami keluarkan informasinya. Selain kami harus memperhitungkan tindakan, kecepatan yang akurat. Yakinlah, kami pasti tidak akan berhenti.
Soal sinyalemen keterlibatan sejumlah inisial nama yang diungkap BK dan dikantungi KPK?
Tanya saja pada BK, ini kan KPK. Kami bekerja di yuridis, jangan terlalu banyak kita berkoar sebab itu akan menyulitkan. Besok pagi bisa saja karni akan menyebarkan, namanya manusia ada juga yang namanya untuk strategi dan suksesnya kegiatan. Jelas ini mengakibatkan ketidakpuasan orang yang menginginkan berita, tapi kalau kita keluarkan semua maka proses jadi tersendat. Tapi, nyatanya sampai hari ini kami kerja, ya ada saatnya kami akan mengungkap yang signifikan. Kegiatan dalam rangka khusunya kasus BI akan terus dilakukan dan tak berhenti.
Kapan KPK akan mengumumkan nama-nama yang diduga terlibat?
Mudah-mudahan setelah workshop di Bali (UNCAC-red). Dimana pun penyelidikan akan tetap dilakukan dan disiasati. Tetap memerlukan alat bukti.
Bagaimana perkembangan penyelidikan aliran dananya?
Waduh gimana ya, jadi yang saya inginkan pers jeli sajalah, jangan hanya semata-mata keterangan saja yang diberikan, tapi cermati juga kegiatan KPK. Itu pintu masuk sebetulnya, pahami saja bahasa tubuh KPK. Siapa, perankan apa, apa yang dicari.
Berarti Februari bisa diumumkan KPK?
Saya tak janji Februari, mungkin bisa lebih cepat atau lama, kan juga ada kerja komisioner, staff dalam kerja KPK. Bila staff bilang siap pak, kami akan umumkan. Darimana pun mulai dari stakeholder kita akan sikapi dan analisis, juga bagaimana operasi intelijen kita.
Ada suara-suara yang meragukan keberanian KPK, terutama terhadap anggota fraksi tertentu?
Ini kan hukum pidana, pelaku dan perbuatannya harus jelas. Kami tak ragu sama sekali. Lihat saja.
Jadi?
Profesionalisme dan proporsionalitaslah, ada langkah hukum, kami bukan lembaga politik, tak ada tekanan politik karena ini adalah aspirasi masyarakat dan juga penegakan hukum. Jadi langkah kami profesional dan proporsional tentunya. ***
Sumber : Sinar Harapan, 29 Januari 2008
Nakhoda Pemberantasan Korupsi
Taufiequrachman Ruki
Nakhoda Pemberantasan Korupsi
Taufiequrachman Ruki, lulusan terbaik Akpol 1971, yang menakhodai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya memosisikan KPK sebagai katalisator (trigger) bagi aparat atau institusi lain agar tercipta good and clean governance di negeri ini. mantan Anggota DPR-RI 1992 sampai 2001, itu tetap konsisten dalam menjalankan tugas kendati mendapat kritik dari berbagai pihak tentang dugaan tebang pilih pemberantasa korupsi.
Menurut Taufiequrachman Ruki, pemberantasan korupsi bukan hanya menyangkut bagaimana menangkap dan memidanakan pelaku tindak pidana korupsi, tapi lebih jauh adalah bagaimana mencegah tindak pidana korupsi agar tidak terulang pada masa yang akan datang melalui pendidikan anti korupsi, kampanye antikorupsi dan island of integrity (daerah percontohan bebas korupsi).
Hal ini dinyatakannya mengacu definisi korupsi yang telah jelas diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.
Menurutnya, tindakan preventif dan represif ini dilakukan dengan memosisikan KPK sebagai katalisator (trigger) bagi aparat atau institusi lain agar tercipta good and clean governance dengan pilar utama transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.
Taufiequrachman Ruki mengemukakan data hasil survei Transparency Internasional mengenai penilaian masyarakat bisnis dunia terhadap pelayanan publik di Indonesia. Hasil survei itu memberikan nilai IPK (indeks persepsi korupsi) 2,2 kepada Indonesia. Nilai ini menempatkan Indonesia pada urutan 137 dari 159 negara tersurvei. Survei Transparency International Indonesia berkesimpulan bahwa lembaga yang harus dibersihkan menurut responden, adalah lembaga peradilan (27%), perpajakan (17%), kepolisian (11%), DPRD (10%), kementerian/departemen (9%), bea dan cukai (7%), BUMN (5%), lembaga pendidikan (4%), perijinan (3%), dan pekerjaan umum (2%).
Lebih lanjut disampaikan, survei terbaru Transparency International yaitu "Barometer Korupsi Global", menempatkan partai politik di Indonesia sebagai institusi terkorup dengan nilai 4,2 (rentang penilaian 1-5, 5 untuk yang terkorup). Masih berangkat dari data, di Asia, Indonesia menduduki prestasi sebagai negara terkorup dengan skor 9.25 (terkorup 10) di atas India (8,9), Vietnam (8,67), Philipina (8,33) dan Thailand (7,33).
Dengan adanya fakta terukur bahwa keberadaan korupsi di Indonesia telah membudaya sistemik dan endemik maka Taufiequrachman berasumsi bahwa kunci utama dalam pemberantasan korupsi adalah integritas yang akan mencegah manusia dari perbuatan tercela, entah itu corruption by needs, corruption by greeds atau corruption by opportunities.
Lebih lanjut disampaikan bahwa pembudayaan etika dan integritas harus melalui proses yang tidak mudah, sehingga dibutuhkan peran pemimpin sebagai teladan dengan melibatkan institusi keluarga, pemerintah, organisasi masyarakat dan organisasi bisnis.
Siapa Ruki
Taufiequrachman Ruki, mantan polisi/anggota DPR RI, terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui mekanisme pemungutan suara usai uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan Komisi II DPR di Gedung MPR/DPR Jakarta, Selasa 16/12/03.Pemilihan ketua dilakukan setelah sebelumnya lima pimpinan KPK dipilih. Mereka adalah Taufiequrachman Ruki, mantan polisi/anggota DPR RI (43 suara), Amien Sunaryadi, mantan BPKP/Masyarakat Transparansi Indonesia (42 suara), Sjahruddin Rasul, mantan Deputi BPKP (39), Tumpak Hatorangan Panggabean, mantan jaksa (26), dan Erry Riyana Hardjapemekas mantan Dirut PT Timah (24).Voting dilakukan dua kali oleh 44 dari 61 anggota Komisi II. Sebanyak 17 anggota tidak diperkenankan menggunakan hak untuk memilih karena ketidakhadiran sampai tiga kali dalam rapat-rapat sebelumnya.Voting pertama dilakukan untuk memilih lima dari sepuluh nama calon, sedangkan yang kedua untuk memilih satu ketua dari lima nama yang terpilih. Pada voting pertama, masing-masing anggota Dewan memilih maksimal lima nama dari sepuluh calon.Perolehan suara lima calon lainnya yang tidak terpilih pada voting pertama itu adalah Moh Yamin (22), Iskandar Sonhadji (7), Marsillam Simandjuntak (6), Chairul Imam (4), dan Momo Kelana (1).Berdasarkan voting kedua, Taufiequracman Ruki terpilih menjadi Ketua KPK dengan mengantongi 37 suara. Perolehan suara empat lainnya adalah Amien Sunaryadi (6), Sjahruddin Rasul (1), Tumpak Hatorangan Panggabean (0), dan Erry Riyana Hardjapamekas (0).
Irjen (Purn) Drs Taufiequrachman Ruki, SH, kelahiran Rangkasbitung, Banten, 18 Mei 1946, adalah lulusan terbaik Akademi kepolisian (Akpol) 1971. Ketika di PTIK ia juga lulus dengan peringkat 4 terbaik. Ia meraih sarjana hukum ( S1) dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, tahun 1987.Suami dari Atti Risaltri Suriagunawan ini meniti karir sebagai perwira kepolisian. Pada tahun 1970 – 1971 menjabat Komandan Peleton Taruna Akpol, tahun 1971 – 1972 Perwira Staf Bagian Operasi Polwil Purwakarta dan tahun 1972 – 1974 Perwira Seksi Reskrim Polres Karawang.
Setelah itu tahun 1974 – 1975 diangkat menjabat Kepala Kepolisian Sektor Kelari Polres Karawang, kemudian 1975 – 1979 menjabat Kepala subseksi Kejahatan Poltabes Bandung dan tahun 1979 – 1981 menjadi Kepala Bagian Operasi Polres Baturaja. Setelah itu, tahun 1981 – 1982 dipercaya menjabat Kepala Bagian Operasi Poltabes Palembang sebelum diangkat menjadi Wakil Kepala Kepolisian Resort Lampung Selatan (1982 – 1984).
Setelah bertugas di lampung, tahun 1984 – 1985 ia ditarik menjadi Kepala Biro Reserse Asisten Operasi Kapolri. Tahun 1985 – 1986 mejadi Perwira Staf Pusat Komando dan Pengendalian Operasi Polri. Setelah itu, tahun 1986 – 1987 diangkat menjabat Kepala Bagian Operasi Sekretariat Deputi Operasi Kapolri dan tahun 1987 – 1989 Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Deputi Operasi Kapolri.
Pada tahun 1989 – 1991, ia pun dipercaya menjabat Kepala Kepolisian Resort Cianjur dan tahun 1991 – 1992 Kepala Kepolisian Resort Tasikmalaya. Dari jabatan kapolres, tahun 1992 diangkat menjadi Sekretaris Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar. Kemudian tahun 1992 – 1997 menjabat Kepala Kepolisian Wilayah Malang.
Kemudian ia menjadi Anggota DPR RI, Komisi III/Hukum Fraksi TNI Polri pada tahun 1992-1997. Diangkat kembali tahun 1997 – 1999 menjadi Anggota DPR RI, Komisi VII/Kesra Fraksi TNI Polri dan Anggota MPR RI, Anggota Tim Asistensi BP-MPR RI Fraksi TNI Polri. Pada tahun 1999 – 2000 juga menjadi Anggota DPR RI, Wakil Ketua Fraksi TNI Polri (Korbid Kesra), 1999 – 2001 Anggota MPR RI, Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, 2000 – 2001 Anggota DPR RI, Ketua Komisi VII (Kes/Sosial/Tenaga Kerja/BKKBN dan UPW)Ia juga Pernah menjadi Anggota Pansus, Anggota Tim Penyusun RUU DPR-RI. Ia telah memperoleh penghargaan Satya Lencana Kesetiaan VIII, XIV, XXIV tahun, dan Bintang Bhayangkara Narariya dan Pratama.Sebelum diangkat menjadi ketua KPK ia memiliki kekayaantotal senilai Rp 836,8 juta. ► mti
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia
Nakhoda Pemberantasan Korupsi
Taufiequrachman Ruki, lulusan terbaik Akpol 1971, yang menakhodai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya memosisikan KPK sebagai katalisator (trigger) bagi aparat atau institusi lain agar tercipta good and clean governance di negeri ini. mantan Anggota DPR-RI 1992 sampai 2001, itu tetap konsisten dalam menjalankan tugas kendati mendapat kritik dari berbagai pihak tentang dugaan tebang pilih pemberantasa korupsi.
Menurut Taufiequrachman Ruki, pemberantasan korupsi bukan hanya menyangkut bagaimana menangkap dan memidanakan pelaku tindak pidana korupsi, tapi lebih jauh adalah bagaimana mencegah tindak pidana korupsi agar tidak terulang pada masa yang akan datang melalui pendidikan anti korupsi, kampanye antikorupsi dan island of integrity (daerah percontohan bebas korupsi).
Hal ini dinyatakannya mengacu definisi korupsi yang telah jelas diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.
Menurutnya, tindakan preventif dan represif ini dilakukan dengan memosisikan KPK sebagai katalisator (trigger) bagi aparat atau institusi lain agar tercipta good and clean governance dengan pilar utama transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.
Taufiequrachman Ruki mengemukakan data hasil survei Transparency Internasional mengenai penilaian masyarakat bisnis dunia terhadap pelayanan publik di Indonesia. Hasil survei itu memberikan nilai IPK (indeks persepsi korupsi) 2,2 kepada Indonesia. Nilai ini menempatkan Indonesia pada urutan 137 dari 159 negara tersurvei. Survei Transparency International Indonesia berkesimpulan bahwa lembaga yang harus dibersihkan menurut responden, adalah lembaga peradilan (27%), perpajakan (17%), kepolisian (11%), DPRD (10%), kementerian/departemen (9%), bea dan cukai (7%), BUMN (5%), lembaga pendidikan (4%), perijinan (3%), dan pekerjaan umum (2%).
Lebih lanjut disampaikan, survei terbaru Transparency International yaitu "Barometer Korupsi Global", menempatkan partai politik di Indonesia sebagai institusi terkorup dengan nilai 4,2 (rentang penilaian 1-5, 5 untuk yang terkorup). Masih berangkat dari data, di Asia, Indonesia menduduki prestasi sebagai negara terkorup dengan skor 9.25 (terkorup 10) di atas India (8,9), Vietnam (8,67), Philipina (8,33) dan Thailand (7,33).
Dengan adanya fakta terukur bahwa keberadaan korupsi di Indonesia telah membudaya sistemik dan endemik maka Taufiequrachman berasumsi bahwa kunci utama dalam pemberantasan korupsi adalah integritas yang akan mencegah manusia dari perbuatan tercela, entah itu corruption by needs, corruption by greeds atau corruption by opportunities.
Lebih lanjut disampaikan bahwa pembudayaan etika dan integritas harus melalui proses yang tidak mudah, sehingga dibutuhkan peran pemimpin sebagai teladan dengan melibatkan institusi keluarga, pemerintah, organisasi masyarakat dan organisasi bisnis.
Siapa Ruki
Taufiequrachman Ruki, mantan polisi/anggota DPR RI, terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui mekanisme pemungutan suara usai uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan Komisi II DPR di Gedung MPR/DPR Jakarta, Selasa 16/12/03.Pemilihan ketua dilakukan setelah sebelumnya lima pimpinan KPK dipilih. Mereka adalah Taufiequrachman Ruki, mantan polisi/anggota DPR RI (43 suara), Amien Sunaryadi, mantan BPKP/Masyarakat Transparansi Indonesia (42 suara), Sjahruddin Rasul, mantan Deputi BPKP (39), Tumpak Hatorangan Panggabean, mantan jaksa (26), dan Erry Riyana Hardjapemekas mantan Dirut PT Timah (24).Voting dilakukan dua kali oleh 44 dari 61 anggota Komisi II. Sebanyak 17 anggota tidak diperkenankan menggunakan hak untuk memilih karena ketidakhadiran sampai tiga kali dalam rapat-rapat sebelumnya.Voting pertama dilakukan untuk memilih lima dari sepuluh nama calon, sedangkan yang kedua untuk memilih satu ketua dari lima nama yang terpilih. Pada voting pertama, masing-masing anggota Dewan memilih maksimal lima nama dari sepuluh calon.Perolehan suara lima calon lainnya yang tidak terpilih pada voting pertama itu adalah Moh Yamin (22), Iskandar Sonhadji (7), Marsillam Simandjuntak (6), Chairul Imam (4), dan Momo Kelana (1).Berdasarkan voting kedua, Taufiequracman Ruki terpilih menjadi Ketua KPK dengan mengantongi 37 suara. Perolehan suara empat lainnya adalah Amien Sunaryadi (6), Sjahruddin Rasul (1), Tumpak Hatorangan Panggabean (0), dan Erry Riyana Hardjapamekas (0).
Irjen (Purn) Drs Taufiequrachman Ruki, SH, kelahiran Rangkasbitung, Banten, 18 Mei 1946, adalah lulusan terbaik Akademi kepolisian (Akpol) 1971. Ketika di PTIK ia juga lulus dengan peringkat 4 terbaik. Ia meraih sarjana hukum ( S1) dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, tahun 1987.Suami dari Atti Risaltri Suriagunawan ini meniti karir sebagai perwira kepolisian. Pada tahun 1970 – 1971 menjabat Komandan Peleton Taruna Akpol, tahun 1971 – 1972 Perwira Staf Bagian Operasi Polwil Purwakarta dan tahun 1972 – 1974 Perwira Seksi Reskrim Polres Karawang.
Setelah itu tahun 1974 – 1975 diangkat menjabat Kepala Kepolisian Sektor Kelari Polres Karawang, kemudian 1975 – 1979 menjabat Kepala subseksi Kejahatan Poltabes Bandung dan tahun 1979 – 1981 menjadi Kepala Bagian Operasi Polres Baturaja. Setelah itu, tahun 1981 – 1982 dipercaya menjabat Kepala Bagian Operasi Poltabes Palembang sebelum diangkat menjadi Wakil Kepala Kepolisian Resort Lampung Selatan (1982 – 1984).
Setelah bertugas di lampung, tahun 1984 – 1985 ia ditarik menjadi Kepala Biro Reserse Asisten Operasi Kapolri. Tahun 1985 – 1986 mejadi Perwira Staf Pusat Komando dan Pengendalian Operasi Polri. Setelah itu, tahun 1986 – 1987 diangkat menjabat Kepala Bagian Operasi Sekretariat Deputi Operasi Kapolri dan tahun 1987 – 1989 Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Deputi Operasi Kapolri.
Pada tahun 1989 – 1991, ia pun dipercaya menjabat Kepala Kepolisian Resort Cianjur dan tahun 1991 – 1992 Kepala Kepolisian Resort Tasikmalaya. Dari jabatan kapolres, tahun 1992 diangkat menjadi Sekretaris Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar. Kemudian tahun 1992 – 1997 menjabat Kepala Kepolisian Wilayah Malang.
Kemudian ia menjadi Anggota DPR RI, Komisi III/Hukum Fraksi TNI Polri pada tahun 1992-1997. Diangkat kembali tahun 1997 – 1999 menjadi Anggota DPR RI, Komisi VII/Kesra Fraksi TNI Polri dan Anggota MPR RI, Anggota Tim Asistensi BP-MPR RI Fraksi TNI Polri. Pada tahun 1999 – 2000 juga menjadi Anggota DPR RI, Wakil Ketua Fraksi TNI Polri (Korbid Kesra), 1999 – 2001 Anggota MPR RI, Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, 2000 – 2001 Anggota DPR RI, Ketua Komisi VII (Kes/Sosial/Tenaga Kerja/BKKBN dan UPW)Ia juga Pernah menjadi Anggota Pansus, Anggota Tim Penyusun RUU DPR-RI. Ia telah memperoleh penghargaan Satya Lencana Kesetiaan VIII, XIV, XXIV tahun, dan Bintang Bhayangkara Narariya dan Pratama.Sebelum diangkat menjadi ketua KPK ia memiliki kekayaantotal senilai Rp 836,8 juta. ► mti
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia
Paling Berjasa Membangun Jakarta
Ali Sadikin (1927-2008)
Dimakamkan di TPU Tanah Kusir
Obituari: Mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, yang akrab dipanggil dengan Bang Ali, meninggal dunia dalam usia 82 tahun, Selasa 20 Mei 2008 pukul 17.30 WIB di RS Gleneagles, Singapura. Letnan Jenderal TNI KKO-AL (Purn), itu meninggal setelah dirawat selama sebulan di RS tersebut.
Jenazahnya dibawa pulang ke Jakarta, Rabu i21/5 pukul 07.00 waktu Singapura. Putra Ali Sadikin, Boy Benardi Sadikin, kepada wartawan di rumah duka, Jalan Borobudur Nomor 2, Jakarta Pusat, Selasa 21/5 malam, mengatakan, jenazah akan disemayamkan di rumah duka dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta, Rabu 21/5. Menurut Boy, hal ini sesuai pesan Bang Ali agar jenazahnya ditumpangkan di makam isterinya, Nani Sadikin.Pemakaman dengan cara ditumpangkan ini sesuai dengan gagasannya dulu ketika memimpin Jakarta. Ia konsekuen dengan usulannya mengingat lahan Jakarta semakin sempiti.Bang Ali meninggalkan lima putra dan 12 cucu. Istri pertamanya, Ny Nani, sudah meninggal dunia. Istri kedua Bang Ali adalah Ny Linda Syamsuddin Mangan. ►ti
Ali Sadikin
Paling Berjasa Membangun Jakarta
Letnan Jenderal TNI KKO AL (Purn) H Ali Sadikin (Bang Ali) menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana karena dinilai berjasa luar biasa terhadap negara dan bangsa, khususnya mengembangkan Kota Jakarta sebagai Kota Metropolitan. Presiden Soekarno mengangkat putera bangsa kelahiran Sumedang, 7 Juli 1927 ini sebagai Gubernur Jakarta lantaran dianggap kopig alias keras kepala. Dia berhasil sebagai pemimpin justru karena pembawaannya yang keras itu. Ia juga termasuk salah seorang penggagas pembangunan Taman Mini Indonesia Indah, Pendiri Taman Ismail Marzuki, Taman Impian Jaya Ancol, Pekan Raya Jakarta, Gelanggang Mahasiswa, Gelanggang Remaja, Pusat Perfilman Usmar Ismail serta berbagai bangunan bersejarah seperti Museum Fatahillah, Museum Tekstil, Museum Keramik, Museum Wayang serta mengembalikan fungsi gedung-gedung bersejarah, seperti Gedung Juang 1945 dan Gedung Sumpah Pemuda. Penyematan Bintang Penghargaan dilaksanakan pada Kamis pagi, 14 Agustus 2003 di Istana Negara. Peristiwa itu mengingatkannya pada peristiwa 37 tahun lalu. Tahun 1966, ia berdiri di depan Presiden Soekarno dalam upacara pelantikan Gubernur Jakarta. Kamis kemarin, ia berdiri di depan putri Bung Karno yang bernama Megawati Soekarnoputri dalam suatu upacara yang khidmat selama 20 menit untuk menerima Bintang Mahaputra Adipradana. Istana Negara adalah tempat yang tidak pernah diinjaknya setelah ia dijuluki oleh para pemimpin Orde Baru sebagai pembangkang.Ia datang ke Istana Negara bersama istrinya, Linda Mangaan, dan putra bungsunya, Yasser Umarsyah (14).Setelah upacara, ia menerima ucapan selamat berupa tempel pipi dari Megawati. Tempel pipi juga diberikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Surjadi Soedirdja, mantan Menteri Negara Peranan Wanita Sulasikin Murpratomo, artis film Christine Hakim, dan kelima putranya yang hadir.Selama upacara berlangsung, Ali Sadikin disediakan kursi untuk duduk, tetapi ia tetap berdiri. Seusai upacara, Megawati mempertanyakan kesehatannya. Ali Sadikin mengatakan, kakinya tidak bisa tahan berdiri lama. Puluhan wartawan kemudian mengelilinginya. Sekali-sekali istrinya memberikan air putih. Suara Ali Sadikin di depan para wartawan masih lantang."Bapak sekarang sudah 77 tahun sehingga sering lupa pada banyak hal. Tapi kalau bicara soal negara, Jakarta, dan perjuangan untuk rakyat, masih sangat cemerlang," ujar putra sulung Ali Sadikin, Boy Bernadi Sadikin, tentang ayahnya.Bang Ali, demikian ia akrab disapa, tidak menyangka mendapat tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adipradana. Ia mendapat informasi bahwa ia dinilai patut menjadi tokoh simbol bagai pembinaan budaya dan pariwisata. "Saya heran karena saya bukan budayawan. Tapi, katanya, saya berhasil membangun Jakarta sebagai kota budaya dan kota pariwisata," ujar pria kelahiran Sumedang tanggal 7 Juli 1927 itu.Gayanya memimpin Bang Ali dinilai cocok dengan kondisi Ibu Kota yang semrawut dan memerlukan kedisiplinan. Ternyata pilihan Soekarno tidak salah. Jenderal Angkatan Laut ini mampu menyulap Jakarta dari sekadar sebagai pusat pemerintahan menjadi pusat perdagangan sekaligus industri.Sikap keras orang Sumedang, Jawa Barat, ini bukan cuma ditujukan kepada aparatnya yang tidak berdisiplin. Ketika memimpin Jakarta selama 10 tahun, ia juga dikenal kuat dalam mempertahankan prinsip. "Sebagai gubernur, saya harus melindungi dan menyejahterakan rakyat. Itu prinsip saya," katanya. Caranya? Inilah yang mengundang kontroversi. Ia membuat gebrakan dengan melegalisasi perjudian. Untuk mengisi pundi anggaran daerah, Ali juga nekat mengizinkan bar dan panti pijat. Yang penting baginya, ada dana untuk membuat mulus jalan-jalan di seluruh Jakarta. Kritik keras yang datang dari para ulama tidak didengarnya. Soal ijin perjudian tidak terlepas dari minimnya anggaran Pemda dalam upaya membangun Jakarta. Pada saat pertama kali menjabat, Bang Ali membuat rencana program pembangunan Jakarta. Saat itu dibutuhkan uang banyak untuk melakukan pembangun demi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan anggaran Jakarta yang tersedia hanya Rp 66 juta, sementara jumlah penduduk sekitar 3,4 juta jiwa. Padahal pemerintah kolonial Belanda dulu hanya menyiapkan kota ini untuk menampung 600 sampai 800 ribu orang. Lalu, ia mengumpulkan seluruh unsur pimpinan daerah dan menjelaskan bahwa Jakarta butuh duit sangat besar.Bang Ali bertanya ke mereka, "Saudara-saudara ini dapat berapa, sih, penghasilan dari judi? Akan saya ganti, malah bisa lebih tinggi." Mereka tidak bisa melawan. Sebab, uang dapat, tanggung jawab juga lepas. Nah, waktu itu ada empat tempat judi yang dijaga tentara. Lalu staf saya langsung mengatur, semua duit dari judi langsung masuk ke rekening bank. Dari judi ini setahun dapat sekitar Rp 40 miliar.Selain judi, Ali Sadikin juga membuka tempat hirusan dan melegalisasi pelacuran. Namun ia mengatakan upaya itu sebagai bagian dari melayani masyarakat. Karena itu, ia berani membuka judi, steam bath, dan klub-klub, terutama untuk orang asing. Kalau habis bekerja, mereka biasanya tak mau pulang dulu, tapi pergi ke klub untuk minum kopi, setelah itu baru pulang. Pembukaan klub-klub itu dilakukan untuk melayani masyarakat kelompok ini.Sedangkan pelacuran, karena dulu setiap menjelang malam di Jakarta bertebaran "becak komplet". Maksudnya, di dalam ada pelacurnya. Si tukang becak itulah yang menjadi makelarnya. Daripada berkeliaran dan meresahkan warga Jakarta, maka dibuatlah lokalisasi di Kramat Tunggak. Dulu, tanah yang digunakan untuk tempat pelacuran itu sudah dibeli. Anehnya, kok sekarang masyarakat yang datang belakangan menuntut ganti rugi. Itu berarti arsip bukti aset-aset Pemda itu lenyap entah ke mana sekarang.Ketika Sutiyoso berniat mengikuti langkah yang ditempuh Bang Ali, ternyata respon masyarakat berbeda. Banyak masyarakat yang menentang rencana Bang Yos. Menurut Bang Ali, situasi sekarang rakyatnya sudah lain. Sekarang kenyataannya sudah rusak akibat politik dan segala macam. Sehingga masyarakat makin tidak terkendali. DPRD dulu lain dengan sekarang. Sekarang juga ada LSM dan segala macam.Wataknya yang keras masih tergambar pada kerutan-kerutan wajah Ali Sadikin, yang kini berusia 75 tahun. Kondisi fisiknya mulai lemah. Ia tidak bisa lagi berolahraga angkat besi, kegemarannya. Pendengarannya pun mulai menurun. Bahkan sekarang ia perlu memakai alat bantu dengar di telinga. Kata dokternya, berkurangnya fungsi pendengarannya berkaitan dengan penyakit ginjalnya. Ali Sadikin memang baru saja dirawat di rumah sakit militer di Ghuang Zhou, Cina, selama tujuh bulan karena penyakit yang dideritanya. Ia bisa pulang setelah mendapat cangkokan ginjal, tapi berat tubuhnya berkurang 25 kilogram. Yang tidak pernah surut adalah semangatnya. Apalagi bila berbicara tentang Jakarta. Dia tak lelah menjelaskan dengan runtut dan detail berbagai program yang dijalankannya selama dua periode menjabat Gubernur Jakarta. Saat menerima tugas sebagai gubemur pada 1966, inflasi mencapai 600 persen. Sarana pendidikan, kesehatan, pasar, dan tempat ibadah jumlahnya tidak mencukupi untuk melayani masyarakat Jakarta. Sedangkan anggaran yang ada hanya Rp 66 juta. Pada akhir masa jabatannya tahun 1977, dia meninggalkan uang di kas daerah sebesar Rp 89,5 miliar. Juga, jalan-jalan yang mulus, penambahan ratusan sarana pendidikan dan kesehatan, terminal bus, dan pasar. Ali Sadikin juga mewariskan sejumlah bangunan penting seperti Taman Ismail Marzuki bagi para seniman, dan sebuah gelanggang mahasiswa di daerah Kuningan. Ketika disinggung ia memiliki andil dalam pembangunan Taman Mini Indonesia Indah, Ali Sadikin meluruskan bahwa, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) berdiri karena gagasannya bersama dengan Ny Tien Soeharto (almarhumah). "Kalau tidak ada beliau, TMII tidak lengkap. Beliau bisa memerintahkan tiap provinsi membangun paviliun di tempat itu. Itu jasa Ibu Tien," katanya.Sementara kawasan Ancol berasal dari gagasan Bung Karno, orang yang sangat dihormati dan disayangi. Taman Ismail Marzuki berdiri untuk mengenang Ismail Marzuki yang merupakan seniman dan pahlawan. Kebun Binatang adalah salah satu tempat konsentrasi pariwisata.Sayang, ketika Kota Jakarta genap berusia 475 tahun, tepatnya pada 22 Juni lalu, sebagian besar gedung itu telantar atau berubah fungsi. Sebagian areal gelanggang mahasiswa tersebut disulap menjadi pertokoan. Harapan untuk menjadikan Pusat Perfiliman Usmar Ismail sebagai Hollywood-nya Indonesia pun tak terwujud.Perubahan Jakarta saat ini membuatnya merasa dikhianati. Berbagai fasilitas untuk rakyat yang sudah dibangunnya ternyata tidak dipelihara, ada yang rusah, bahkan sebagian ditukar-guling (ruilslag). Menurut pandangannya, para penggantinya sebagai Gubernur Jakarta tidak ada yang menambah fasilitas untuk rakyat.Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro di Jalan H.R.Rasuna Said yang dimaksudkan para mahasiswa mempunyai tempat untuk kumpul-kumpul, sekarang malah diganti menjadi pertokoan. Lalu gelanggang remaja di Bulungan malah disewakan untuk swasta. Gedung Perfilman Usmar Ismail di Kuningan yang diproyeksikan menjadi pusat film semacam Hollywood di Amerika Serikat, sekarang tanahnya di-ruilslag. Dulu di tiap kecamatan juga ada balai rakyat yang bisa dipakai untuk hajatan, olahraga, dan segala macam, tetapi sekarang entah ke mana. Meskipun kecewa terhadap kinerja Gubernur Jakarta sesudahnya, Bang Ali tidak mau melakukan penilaian itu sebagai kesalahan pribadi. Sebab, kepemimpinan seorang gubernur itu ditunjang oleh perangkat dan aparat pemerintahan.Nasib Sutiyoso saat ini dianggapnya hampir sama dengan waktu pertama ia menjadi gubernur tahun 1966. Tetapi keadaan sekarang bukan cuma ekonomi yang bangkrut. Semuanya hancur, termasuk juga moralnya. Dulu menurutnya, koruptornya masih bisa dihitung dengan jari. Sekarang, sudh membengkak berkali lipat.Melihat kondisi saat ini, Bang Ali teringat ramalan Ronggowarsito. Sekarang ini sudah zaman edan. Kita tidak punya tokoh untuk dicontoh, karena semuanya edan. Di samping itu, aparat juga kurang tegas. Hal ini kemungkinan karena gaji pegawai negeri itu paling cukup untuk 10 hari. Padahal, pada zaman ia memimpin dulu, gaji anggota DPRD ditentukan setidaknya 80 persen dari gaji DPR pusat.Menangani Ibu Kota menurutnya perlu penanganan serius dan berkelanjutan. Namun hal ini tidak berarti seorang gubernur harus menjabat hingga dua kali masa jabatan. Yang penting, menurutnya, harus ada program jangka panjang, misalnya untuk 20 tahun. Selain itu, pengganti gubernur yang menjabat itu nantinya tidak sok-sokan dengan terus menggagas idenya sendiri, seolah-olah ide gubernur lama itu salah dan hanya ia sendiri yang punya ide yang benar. Mereka harus meneruskan program itu. Membina kota itu bukan membina keluarga yang bisa beberapa tahun saja. Di tingkat nasional pun sebetulnya juga harus ada program jangka panjang. Sehingga siapa pun yang jadi presiden mempunyai pegangan. Masalah yang ada sekarang ini adalah tidak adanya program jangka panjang berskala nasional. Program pembangunan jangka panjang praktis hancur setelah Indonesia dilanda krisis ekonomi sejak tahun 1997. Perumusan program jangka panjang masih terus diupayakan dan masih menjadi wacana yang belum sampai pada solusi.Dulu Bang Ali menjabat Gubernur DKI Jakarta sampai dua periode (1966-1977). Satu tahun pertama digunakan untuk menentukan dasar-dasar pembangunan. Baru pada tahun kedua bisa menjalankan visi, misi, dan program yang telah dibuat. Kebetulan pada sat itu dirinya tidak terbawa intensitas politik nasional, jadi bisa konsentrasi pada program. Tokoh-tokoh politik nasional sendiri saat itu perhatiannya sibuk menjatuhkan Soekarno dari kursi presiden.Selama masa Orde Baru, Gubernur DKI kebanyakan berasal dari militer atau militer yang sudah pensiun. Hal ini dijelaskannya karena kekuasaan Orde Baru itu adalah kekuasaan tentara dan Golkar. Maka bukan hanya DKI saja melainkan banyak bupati dan gubemur di berbagai propinsi di Indonesia berasal dari tentara dan Golkar. Angkatan Darat pun menjadi alat kekuasaan. Tapi menurutnya itu bukanlah kesalahan institusi Angkatan Darat. Ini adalah masalah politik. Kesalahan ada pada mantan Presiden Soeharto.Ia juga bertanya, siapa yang melakukan perebutan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru? Tapi, sekarang apa ada masyarakat yang menuntut Soeharto untuk diadili? Yang dituntut hanya korupsi yayasan. Padahal yang dituntut korupsi itu hanya sebesar Rp 1,2 triliun. Jumlah itu termasuk kecil jika dibandingkan dengan utang nasional yang mencapai ratusan triliun rupiah. Belum lagi utang swasta yang banyak sekali.Sebagai ibukota yang dikelilingi kota-kota di sekitarnya, Pemerintah DKI perlu melakukan kerja sama dalam mengatasi masalah yang saling berkaitan dengan tetangganya. Masalah yang sering muncul di DKI adalah banjir kiriman dari Bogor. Jika DKI terjadi banjir, maka gubernur tidak bisa disalahkan begitu saja. Apalagi, banjir tersebut bukan karena tingginya curah hujan di Jakarta melainkan kiriman dari wilayah yang lebih tinggi dan menyalurkan air sungai ke Jakarta.Pada zaman Belanda terdapat sekitar 200 waduk untuk menampung air yang letaknya di Bekasi, Bogor, dan Tangerang. Sekarang sebagian besar sudah diuruk untuk pembangunan realestat oleh bupati-bupati di wilayah itu. Tidak lagi ada koordinasi antar pimpinan daerah.Hal tersebut juga berlaku bagi penanganan masalah sampah. Tangerang dan Bekasi tidak mau menampung sampah dari Jakarta. Padahal hidupnya Bekasi karena pengaruh dan perkembangan Jakarta. Adanya pabrik segala macam itu karena Jakarta telah penuh dengan pembangunan, maka terus merembet ke sana. Anggaran pendapatan di Bogor, Bekasi dan Tangerang sangat besar, melampaui kota-kota lain. Itu pun karena terimbas perekonomian di Jakarta. Kalau malam hari orang Jakarta tinggal di sana dan membayar pajak tanah dan rumah untuk ketiga daerah itu.Solusinya, antara Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) itu harusnya dibuat sebuah lembaga tersendiri, dipimpin oleh seorang yang mungkin setingkat menteri. Tugasnya menyelamatkan lingkungan kehidupan. Dulu waktu Bang Ali memimpin Jakarta sudah dicoba dilembagakan, tapi baru tahap semacam kantor perwakilan di Jakarta.Sebagai mantan perwira tinggi marinir, Ali Sadikin mengaku cukup prihatin dengan kemampuan dan kondisi Tentara Nasional Indonesia saat ini. Asrama tempat tinggal prajurit amat parah. Sementara sumbangan dari Presiden Megawati untuk asrama dipersoalkan. Ia menanyakan, apa sih sebenarnya maunya DPR itu. Bukan cuma kesejahteraan tentara yang turun, peralatan TNI pun sekarang kurang sekali. Kemampuan TNI sekarang sudah tertinggal dari Singapura dan Malaysia. “Apakah kita tidak malu?” tanyanya.Penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana diperolehnya bukan karena ia sering bertemu Megawati. Justru ia terakhir kali bertemu Mega ketika masih menjadi wakil presiden. Sedangkan pertemuan dengan suami Mega, Taufiq Kiemas, terjadi ketika Taufik datang menjenguknya. Kesempatan itu digunakan untuk membicarakan nasib tahanan politik dari Angkatan Laut yang jumlahnya sekitar 300 orang. Sebagai ketua tim advokasi tahanan politik Angkatan Laut, Ali minta nama mereka direhabilitasi, karena mereka ditahan belasan tahun tanpa diadili.Hasil pembicaraan itu dianggapnya ada kemajuan. Ada beberapa nama yang berhasil direhabilitasi, tetapi belum semuanya. Mereka itu, menurutnya, bukan PKI. “Tetapi ada pengkhianatan dan dibikin-bikin dan memang ada perintah dari atasan saat itu agar dihabiskan sejumlah orang sekian banyak. Ini yang saya perhatikan. Saya tidak ingin membawa dosa kalau saya mati. Ini kalau tidak diselesaikan, akan sampai ke anak cucu. Ini suatu kejahatan yang bukan main," demikian pidato tidak resmi Bang Ali.Ia juga berbicara tentang nasib nama Bung Karno yang namanya belum dipulihkan karena ada beberapa Ketetapan MPRS XXXIII Tahun 1967 yang tidak dicabut. "Seperti nasib Bung Karno sekarang, DPR lepas tangan. Katanya ini enmalig, apa itu enmalig. Padahal, dalam Ketetapan MPRS dikatakan pemerintah harus menyelesaikan secara hukum.” Menilai kehidupan saat ini yang dianggap mulai stabil, Bang Ali justru mempertanyakannya. “Apanya yang stabil? Hidup rakyat itu bukan semata-mata politik, tapi ekonominya. Dolar turun, tetapi harga kok naik terus. Orang saling bunuh, perampokan segala macam, itu karena mereka lapar.”Untuk itu, ia meminta pemerintah lebih memperhatikan persoalan rakyat di bawah. "Sekarang berat. Negaranya dalam keadaan susah. Para politikus bertengkar terus, tidak memikirkan rakyat. Nafsunya untuk mendapatkan kekayaan begitu hebat. Lihat pegawai negeri ABRI itu (maksudnya TNI sekarang-Red), gajinya berapa? Mungkin hanya cukup untuk makan lima hari, seperti kalian wartawan. Sementara itu, beberapa orang lainnya mendapatkan penghasilan puluhan juta," ujarnya.Bagaimana hubungan Bang Ali dengan keluarga Bung Kamo? Dengan bangga Bang Ali menanyakan, siapa yang membangun rumah untuk Megawati, Guruh, atau Sukmawati? Ia juga menjawab pertanyaan itu bahwa Pemda DKI lah yang membuat rumah mereka di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Juga izin pemilikan pompa bensin. Semua itu dilakukan ketika ia masih menjabat Gubernur DKI. Guruh Soekarnoputra pun mendapat bagian. Pemberian itu dimaksudkan sebagai bekal hidup anak mantan presiden. Ia pun membandingkan dengan anak mantan Presiden Soeharto yang sekarang punya ratusan perusahaan.Meskipun pada waktu Presiden Soeharto berkuasa ia pernah dicekal, namun hal itu tak jadi halangan untuk menjalin tali silaturahmi. Misalnya, lebaran tahun 2001 ia datang ke rumahnya. Pada saat itu ada Ali Alatas (bekas Menteri Luar Negeri). Karena waktu itu Pak Harto sudah tidak bisa bicara, jadinya dua Ali yang ngobrol (Ali Sadikin dan Ali Alatas). Setelah itu mereka makan hidangan Lebaran.Pencekalan itu ternyata tidak membuatnya sakit hati. Ia ikhlas, malah mengaku untung dicekal. Karena pencekalan itu anak, istri, dan dirinya sendiri tidak bisa ke luar negeri, malah bisa menghemat. Selama hidupnya, ia belum pernah bersama anak-anak rekreasi ke luar negeri. Di dalam negeri pun hanya sekali, itu pun ke Bali.Pengalaman, ketokohan, dan kematangannya sebenarnya merupakan modal besar baginya untuk dapat mendirikan salah satu partai politik atau bergabung dengan partai politik yang sudah ada. Namun, ia tidak mau melakukan itu. Tawaran dari partai politik tidak hanya satu tapi beberapa kali datang dari partai berbeda. Namun ia menolak itu semua dengan alasan ingin mandiri.Lain parpol lain pula dengan Petisi 50, forum diskusi kritis yang dibidaninya tahun 1980 yang menyebabkannya dicekal pemerintahan Orde Baru. Sebagai pendiri Petisi 50, Bang Ali berminat mengadakan diskusi lagi. Menurutnya, misi Petisi 50 adalah mengajarkan demokrasi yang sebenarnya yaitu untuk memperbaiki nasib bangsa. Bukan untuk jadi presiden.Ketika ditanyakan, siapa kira-kira yang pantas menjadi presiden setelah Pemilu 2004, dengan lugas ia menjawab, “Nurcholish Madjid (sambil mengacungkan jempol).” Menurutnya, sosok Cak Nur adalah yang terbersih dan paling memiliki harapan untuk perbaikan masa depan bangsa di antara calon presiden lainnya. Bang Ali memandang positif ketika Cak Nur mengeluarkan pernyataan pembubarkan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Karena kenyataannya yang korupsi banyak orang HMI.Sejak tahun 1959 hingga 1977, Ali Sadikin memegang beberapa jabatan seperti Deputi Kepala Staf Angkatan Laut, Menteri Perhubungan Laut Kabinet Kerja, Menteri Koordinator Kompartemen Maritim/Menteri Perhubungan Laut Kabinet Dwikora dan Kabinet Dwikora yang disempurnakan, dan terakhir Gubernur Jakarta selama 11 tahun.Setelah tahun 1977, namanya menjadi populer karena menjadi tokoh Petisi 50 yang menentang secara terbuka pemerintahan rezim Soeharto. Ia dicekal, tetapi tidak pernah dipenjara atau diajukan ke pengadilan.Selama empat tahun terakhir ini ia tidak banyak melakukan kegiatan fisik, termasuk menghindari datang ke resepsi-resepsi atau ceramah-ceramah. "Ini perintah dokter dan saya berdisiplin terhadap menu makanan. Untuk datang ke acara seperti di istana ini, sebenarnya saya juga tidak diperbolehkan. Maka sebaiknya saya tidak diundang lagi ke sini," ujarnya.Kegiatan terakhir yang banyak dilakukan adalah mengkliping koran dan menggarisi kalimat-kalimat di artikel koran dengan stabilo. Sampai kini setiap pagi ia masih terus membaca paling tidak 30 koran.Akan tetapi, kegembiraan yang dimiliki Ali Sadikin ialah kebersamaannya setiap saat dengan putra bungsunya, yaitu Yasser Umarsyah Sadikin, murid kelas dua SMP Global Bintaro. Ini hadiah dari Tuhan yang tiada taranya. ►tsl
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
Dimakamkan di TPU Tanah Kusir
Obituari: Mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, yang akrab dipanggil dengan Bang Ali, meninggal dunia dalam usia 82 tahun, Selasa 20 Mei 2008 pukul 17.30 WIB di RS Gleneagles, Singapura. Letnan Jenderal TNI KKO-AL (Purn), itu meninggal setelah dirawat selama sebulan di RS tersebut.
Jenazahnya dibawa pulang ke Jakarta, Rabu i21/5 pukul 07.00 waktu Singapura. Putra Ali Sadikin, Boy Benardi Sadikin, kepada wartawan di rumah duka, Jalan Borobudur Nomor 2, Jakarta Pusat, Selasa 21/5 malam, mengatakan, jenazah akan disemayamkan di rumah duka dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta, Rabu 21/5. Menurut Boy, hal ini sesuai pesan Bang Ali agar jenazahnya ditumpangkan di makam isterinya, Nani Sadikin.Pemakaman dengan cara ditumpangkan ini sesuai dengan gagasannya dulu ketika memimpin Jakarta. Ia konsekuen dengan usulannya mengingat lahan Jakarta semakin sempiti.Bang Ali meninggalkan lima putra dan 12 cucu. Istri pertamanya, Ny Nani, sudah meninggal dunia. Istri kedua Bang Ali adalah Ny Linda Syamsuddin Mangan. ►ti
Ali Sadikin
Paling Berjasa Membangun Jakarta
Letnan Jenderal TNI KKO AL (Purn) H Ali Sadikin (Bang Ali) menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana karena dinilai berjasa luar biasa terhadap negara dan bangsa, khususnya mengembangkan Kota Jakarta sebagai Kota Metropolitan. Presiden Soekarno mengangkat putera bangsa kelahiran Sumedang, 7 Juli 1927 ini sebagai Gubernur Jakarta lantaran dianggap kopig alias keras kepala. Dia berhasil sebagai pemimpin justru karena pembawaannya yang keras itu. Ia juga termasuk salah seorang penggagas pembangunan Taman Mini Indonesia Indah, Pendiri Taman Ismail Marzuki, Taman Impian Jaya Ancol, Pekan Raya Jakarta, Gelanggang Mahasiswa, Gelanggang Remaja, Pusat Perfilman Usmar Ismail serta berbagai bangunan bersejarah seperti Museum Fatahillah, Museum Tekstil, Museum Keramik, Museum Wayang serta mengembalikan fungsi gedung-gedung bersejarah, seperti Gedung Juang 1945 dan Gedung Sumpah Pemuda. Penyematan Bintang Penghargaan dilaksanakan pada Kamis pagi, 14 Agustus 2003 di Istana Negara. Peristiwa itu mengingatkannya pada peristiwa 37 tahun lalu. Tahun 1966, ia berdiri di depan Presiden Soekarno dalam upacara pelantikan Gubernur Jakarta. Kamis kemarin, ia berdiri di depan putri Bung Karno yang bernama Megawati Soekarnoputri dalam suatu upacara yang khidmat selama 20 menit untuk menerima Bintang Mahaputra Adipradana. Istana Negara adalah tempat yang tidak pernah diinjaknya setelah ia dijuluki oleh para pemimpin Orde Baru sebagai pembangkang.Ia datang ke Istana Negara bersama istrinya, Linda Mangaan, dan putra bungsunya, Yasser Umarsyah (14).Setelah upacara, ia menerima ucapan selamat berupa tempel pipi dari Megawati. Tempel pipi juga diberikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Surjadi Soedirdja, mantan Menteri Negara Peranan Wanita Sulasikin Murpratomo, artis film Christine Hakim, dan kelima putranya yang hadir.Selama upacara berlangsung, Ali Sadikin disediakan kursi untuk duduk, tetapi ia tetap berdiri. Seusai upacara, Megawati mempertanyakan kesehatannya. Ali Sadikin mengatakan, kakinya tidak bisa tahan berdiri lama. Puluhan wartawan kemudian mengelilinginya. Sekali-sekali istrinya memberikan air putih. Suara Ali Sadikin di depan para wartawan masih lantang."Bapak sekarang sudah 77 tahun sehingga sering lupa pada banyak hal. Tapi kalau bicara soal negara, Jakarta, dan perjuangan untuk rakyat, masih sangat cemerlang," ujar putra sulung Ali Sadikin, Boy Bernadi Sadikin, tentang ayahnya.Bang Ali, demikian ia akrab disapa, tidak menyangka mendapat tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adipradana. Ia mendapat informasi bahwa ia dinilai patut menjadi tokoh simbol bagai pembinaan budaya dan pariwisata. "Saya heran karena saya bukan budayawan. Tapi, katanya, saya berhasil membangun Jakarta sebagai kota budaya dan kota pariwisata," ujar pria kelahiran Sumedang tanggal 7 Juli 1927 itu.Gayanya memimpin Bang Ali dinilai cocok dengan kondisi Ibu Kota yang semrawut dan memerlukan kedisiplinan. Ternyata pilihan Soekarno tidak salah. Jenderal Angkatan Laut ini mampu menyulap Jakarta dari sekadar sebagai pusat pemerintahan menjadi pusat perdagangan sekaligus industri.Sikap keras orang Sumedang, Jawa Barat, ini bukan cuma ditujukan kepada aparatnya yang tidak berdisiplin. Ketika memimpin Jakarta selama 10 tahun, ia juga dikenal kuat dalam mempertahankan prinsip. "Sebagai gubernur, saya harus melindungi dan menyejahterakan rakyat. Itu prinsip saya," katanya. Caranya? Inilah yang mengundang kontroversi. Ia membuat gebrakan dengan melegalisasi perjudian. Untuk mengisi pundi anggaran daerah, Ali juga nekat mengizinkan bar dan panti pijat. Yang penting baginya, ada dana untuk membuat mulus jalan-jalan di seluruh Jakarta. Kritik keras yang datang dari para ulama tidak didengarnya. Soal ijin perjudian tidak terlepas dari minimnya anggaran Pemda dalam upaya membangun Jakarta. Pada saat pertama kali menjabat, Bang Ali membuat rencana program pembangunan Jakarta. Saat itu dibutuhkan uang banyak untuk melakukan pembangun demi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan anggaran Jakarta yang tersedia hanya Rp 66 juta, sementara jumlah penduduk sekitar 3,4 juta jiwa. Padahal pemerintah kolonial Belanda dulu hanya menyiapkan kota ini untuk menampung 600 sampai 800 ribu orang. Lalu, ia mengumpulkan seluruh unsur pimpinan daerah dan menjelaskan bahwa Jakarta butuh duit sangat besar.Bang Ali bertanya ke mereka, "Saudara-saudara ini dapat berapa, sih, penghasilan dari judi? Akan saya ganti, malah bisa lebih tinggi." Mereka tidak bisa melawan. Sebab, uang dapat, tanggung jawab juga lepas. Nah, waktu itu ada empat tempat judi yang dijaga tentara. Lalu staf saya langsung mengatur, semua duit dari judi langsung masuk ke rekening bank. Dari judi ini setahun dapat sekitar Rp 40 miliar.Selain judi, Ali Sadikin juga membuka tempat hirusan dan melegalisasi pelacuran. Namun ia mengatakan upaya itu sebagai bagian dari melayani masyarakat. Karena itu, ia berani membuka judi, steam bath, dan klub-klub, terutama untuk orang asing. Kalau habis bekerja, mereka biasanya tak mau pulang dulu, tapi pergi ke klub untuk minum kopi, setelah itu baru pulang. Pembukaan klub-klub itu dilakukan untuk melayani masyarakat kelompok ini.Sedangkan pelacuran, karena dulu setiap menjelang malam di Jakarta bertebaran "becak komplet". Maksudnya, di dalam ada pelacurnya. Si tukang becak itulah yang menjadi makelarnya. Daripada berkeliaran dan meresahkan warga Jakarta, maka dibuatlah lokalisasi di Kramat Tunggak. Dulu, tanah yang digunakan untuk tempat pelacuran itu sudah dibeli. Anehnya, kok sekarang masyarakat yang datang belakangan menuntut ganti rugi. Itu berarti arsip bukti aset-aset Pemda itu lenyap entah ke mana sekarang.Ketika Sutiyoso berniat mengikuti langkah yang ditempuh Bang Ali, ternyata respon masyarakat berbeda. Banyak masyarakat yang menentang rencana Bang Yos. Menurut Bang Ali, situasi sekarang rakyatnya sudah lain. Sekarang kenyataannya sudah rusak akibat politik dan segala macam. Sehingga masyarakat makin tidak terkendali. DPRD dulu lain dengan sekarang. Sekarang juga ada LSM dan segala macam.Wataknya yang keras masih tergambar pada kerutan-kerutan wajah Ali Sadikin, yang kini berusia 75 tahun. Kondisi fisiknya mulai lemah. Ia tidak bisa lagi berolahraga angkat besi, kegemarannya. Pendengarannya pun mulai menurun. Bahkan sekarang ia perlu memakai alat bantu dengar di telinga. Kata dokternya, berkurangnya fungsi pendengarannya berkaitan dengan penyakit ginjalnya. Ali Sadikin memang baru saja dirawat di rumah sakit militer di Ghuang Zhou, Cina, selama tujuh bulan karena penyakit yang dideritanya. Ia bisa pulang setelah mendapat cangkokan ginjal, tapi berat tubuhnya berkurang 25 kilogram. Yang tidak pernah surut adalah semangatnya. Apalagi bila berbicara tentang Jakarta. Dia tak lelah menjelaskan dengan runtut dan detail berbagai program yang dijalankannya selama dua periode menjabat Gubernur Jakarta. Saat menerima tugas sebagai gubemur pada 1966, inflasi mencapai 600 persen. Sarana pendidikan, kesehatan, pasar, dan tempat ibadah jumlahnya tidak mencukupi untuk melayani masyarakat Jakarta. Sedangkan anggaran yang ada hanya Rp 66 juta. Pada akhir masa jabatannya tahun 1977, dia meninggalkan uang di kas daerah sebesar Rp 89,5 miliar. Juga, jalan-jalan yang mulus, penambahan ratusan sarana pendidikan dan kesehatan, terminal bus, dan pasar. Ali Sadikin juga mewariskan sejumlah bangunan penting seperti Taman Ismail Marzuki bagi para seniman, dan sebuah gelanggang mahasiswa di daerah Kuningan. Ketika disinggung ia memiliki andil dalam pembangunan Taman Mini Indonesia Indah, Ali Sadikin meluruskan bahwa, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) berdiri karena gagasannya bersama dengan Ny Tien Soeharto (almarhumah). "Kalau tidak ada beliau, TMII tidak lengkap. Beliau bisa memerintahkan tiap provinsi membangun paviliun di tempat itu. Itu jasa Ibu Tien," katanya.Sementara kawasan Ancol berasal dari gagasan Bung Karno, orang yang sangat dihormati dan disayangi. Taman Ismail Marzuki berdiri untuk mengenang Ismail Marzuki yang merupakan seniman dan pahlawan. Kebun Binatang adalah salah satu tempat konsentrasi pariwisata.Sayang, ketika Kota Jakarta genap berusia 475 tahun, tepatnya pada 22 Juni lalu, sebagian besar gedung itu telantar atau berubah fungsi. Sebagian areal gelanggang mahasiswa tersebut disulap menjadi pertokoan. Harapan untuk menjadikan Pusat Perfiliman Usmar Ismail sebagai Hollywood-nya Indonesia pun tak terwujud.Perubahan Jakarta saat ini membuatnya merasa dikhianati. Berbagai fasilitas untuk rakyat yang sudah dibangunnya ternyata tidak dipelihara, ada yang rusah, bahkan sebagian ditukar-guling (ruilslag). Menurut pandangannya, para penggantinya sebagai Gubernur Jakarta tidak ada yang menambah fasilitas untuk rakyat.Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro di Jalan H.R.Rasuna Said yang dimaksudkan para mahasiswa mempunyai tempat untuk kumpul-kumpul, sekarang malah diganti menjadi pertokoan. Lalu gelanggang remaja di Bulungan malah disewakan untuk swasta. Gedung Perfilman Usmar Ismail di Kuningan yang diproyeksikan menjadi pusat film semacam Hollywood di Amerika Serikat, sekarang tanahnya di-ruilslag. Dulu di tiap kecamatan juga ada balai rakyat yang bisa dipakai untuk hajatan, olahraga, dan segala macam, tetapi sekarang entah ke mana. Meskipun kecewa terhadap kinerja Gubernur Jakarta sesudahnya, Bang Ali tidak mau melakukan penilaian itu sebagai kesalahan pribadi. Sebab, kepemimpinan seorang gubernur itu ditunjang oleh perangkat dan aparat pemerintahan.Nasib Sutiyoso saat ini dianggapnya hampir sama dengan waktu pertama ia menjadi gubernur tahun 1966. Tetapi keadaan sekarang bukan cuma ekonomi yang bangkrut. Semuanya hancur, termasuk juga moralnya. Dulu menurutnya, koruptornya masih bisa dihitung dengan jari. Sekarang, sudh membengkak berkali lipat.Melihat kondisi saat ini, Bang Ali teringat ramalan Ronggowarsito. Sekarang ini sudah zaman edan. Kita tidak punya tokoh untuk dicontoh, karena semuanya edan. Di samping itu, aparat juga kurang tegas. Hal ini kemungkinan karena gaji pegawai negeri itu paling cukup untuk 10 hari. Padahal, pada zaman ia memimpin dulu, gaji anggota DPRD ditentukan setidaknya 80 persen dari gaji DPR pusat.Menangani Ibu Kota menurutnya perlu penanganan serius dan berkelanjutan. Namun hal ini tidak berarti seorang gubernur harus menjabat hingga dua kali masa jabatan. Yang penting, menurutnya, harus ada program jangka panjang, misalnya untuk 20 tahun. Selain itu, pengganti gubernur yang menjabat itu nantinya tidak sok-sokan dengan terus menggagas idenya sendiri, seolah-olah ide gubernur lama itu salah dan hanya ia sendiri yang punya ide yang benar. Mereka harus meneruskan program itu. Membina kota itu bukan membina keluarga yang bisa beberapa tahun saja. Di tingkat nasional pun sebetulnya juga harus ada program jangka panjang. Sehingga siapa pun yang jadi presiden mempunyai pegangan. Masalah yang ada sekarang ini adalah tidak adanya program jangka panjang berskala nasional. Program pembangunan jangka panjang praktis hancur setelah Indonesia dilanda krisis ekonomi sejak tahun 1997. Perumusan program jangka panjang masih terus diupayakan dan masih menjadi wacana yang belum sampai pada solusi.Dulu Bang Ali menjabat Gubernur DKI Jakarta sampai dua periode (1966-1977). Satu tahun pertama digunakan untuk menentukan dasar-dasar pembangunan. Baru pada tahun kedua bisa menjalankan visi, misi, dan program yang telah dibuat. Kebetulan pada sat itu dirinya tidak terbawa intensitas politik nasional, jadi bisa konsentrasi pada program. Tokoh-tokoh politik nasional sendiri saat itu perhatiannya sibuk menjatuhkan Soekarno dari kursi presiden.Selama masa Orde Baru, Gubernur DKI kebanyakan berasal dari militer atau militer yang sudah pensiun. Hal ini dijelaskannya karena kekuasaan Orde Baru itu adalah kekuasaan tentara dan Golkar. Maka bukan hanya DKI saja melainkan banyak bupati dan gubemur di berbagai propinsi di Indonesia berasal dari tentara dan Golkar. Angkatan Darat pun menjadi alat kekuasaan. Tapi menurutnya itu bukanlah kesalahan institusi Angkatan Darat. Ini adalah masalah politik. Kesalahan ada pada mantan Presiden Soeharto.Ia juga bertanya, siapa yang melakukan perebutan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru? Tapi, sekarang apa ada masyarakat yang menuntut Soeharto untuk diadili? Yang dituntut hanya korupsi yayasan. Padahal yang dituntut korupsi itu hanya sebesar Rp 1,2 triliun. Jumlah itu termasuk kecil jika dibandingkan dengan utang nasional yang mencapai ratusan triliun rupiah. Belum lagi utang swasta yang banyak sekali.Sebagai ibukota yang dikelilingi kota-kota di sekitarnya, Pemerintah DKI perlu melakukan kerja sama dalam mengatasi masalah yang saling berkaitan dengan tetangganya. Masalah yang sering muncul di DKI adalah banjir kiriman dari Bogor. Jika DKI terjadi banjir, maka gubernur tidak bisa disalahkan begitu saja. Apalagi, banjir tersebut bukan karena tingginya curah hujan di Jakarta melainkan kiriman dari wilayah yang lebih tinggi dan menyalurkan air sungai ke Jakarta.Pada zaman Belanda terdapat sekitar 200 waduk untuk menampung air yang letaknya di Bekasi, Bogor, dan Tangerang. Sekarang sebagian besar sudah diuruk untuk pembangunan realestat oleh bupati-bupati di wilayah itu. Tidak lagi ada koordinasi antar pimpinan daerah.Hal tersebut juga berlaku bagi penanganan masalah sampah. Tangerang dan Bekasi tidak mau menampung sampah dari Jakarta. Padahal hidupnya Bekasi karena pengaruh dan perkembangan Jakarta. Adanya pabrik segala macam itu karena Jakarta telah penuh dengan pembangunan, maka terus merembet ke sana. Anggaran pendapatan di Bogor, Bekasi dan Tangerang sangat besar, melampaui kota-kota lain. Itu pun karena terimbas perekonomian di Jakarta. Kalau malam hari orang Jakarta tinggal di sana dan membayar pajak tanah dan rumah untuk ketiga daerah itu.Solusinya, antara Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) itu harusnya dibuat sebuah lembaga tersendiri, dipimpin oleh seorang yang mungkin setingkat menteri. Tugasnya menyelamatkan lingkungan kehidupan. Dulu waktu Bang Ali memimpin Jakarta sudah dicoba dilembagakan, tapi baru tahap semacam kantor perwakilan di Jakarta.Sebagai mantan perwira tinggi marinir, Ali Sadikin mengaku cukup prihatin dengan kemampuan dan kondisi Tentara Nasional Indonesia saat ini. Asrama tempat tinggal prajurit amat parah. Sementara sumbangan dari Presiden Megawati untuk asrama dipersoalkan. Ia menanyakan, apa sih sebenarnya maunya DPR itu. Bukan cuma kesejahteraan tentara yang turun, peralatan TNI pun sekarang kurang sekali. Kemampuan TNI sekarang sudah tertinggal dari Singapura dan Malaysia. “Apakah kita tidak malu?” tanyanya.Penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana diperolehnya bukan karena ia sering bertemu Megawati. Justru ia terakhir kali bertemu Mega ketika masih menjadi wakil presiden. Sedangkan pertemuan dengan suami Mega, Taufiq Kiemas, terjadi ketika Taufik datang menjenguknya. Kesempatan itu digunakan untuk membicarakan nasib tahanan politik dari Angkatan Laut yang jumlahnya sekitar 300 orang. Sebagai ketua tim advokasi tahanan politik Angkatan Laut, Ali minta nama mereka direhabilitasi, karena mereka ditahan belasan tahun tanpa diadili.Hasil pembicaraan itu dianggapnya ada kemajuan. Ada beberapa nama yang berhasil direhabilitasi, tetapi belum semuanya. Mereka itu, menurutnya, bukan PKI. “Tetapi ada pengkhianatan dan dibikin-bikin dan memang ada perintah dari atasan saat itu agar dihabiskan sejumlah orang sekian banyak. Ini yang saya perhatikan. Saya tidak ingin membawa dosa kalau saya mati. Ini kalau tidak diselesaikan, akan sampai ke anak cucu. Ini suatu kejahatan yang bukan main," demikian pidato tidak resmi Bang Ali.Ia juga berbicara tentang nasib nama Bung Karno yang namanya belum dipulihkan karena ada beberapa Ketetapan MPRS XXXIII Tahun 1967 yang tidak dicabut. "Seperti nasib Bung Karno sekarang, DPR lepas tangan. Katanya ini enmalig, apa itu enmalig. Padahal, dalam Ketetapan MPRS dikatakan pemerintah harus menyelesaikan secara hukum.” Menilai kehidupan saat ini yang dianggap mulai stabil, Bang Ali justru mempertanyakannya. “Apanya yang stabil? Hidup rakyat itu bukan semata-mata politik, tapi ekonominya. Dolar turun, tetapi harga kok naik terus. Orang saling bunuh, perampokan segala macam, itu karena mereka lapar.”Untuk itu, ia meminta pemerintah lebih memperhatikan persoalan rakyat di bawah. "Sekarang berat. Negaranya dalam keadaan susah. Para politikus bertengkar terus, tidak memikirkan rakyat. Nafsunya untuk mendapatkan kekayaan begitu hebat. Lihat pegawai negeri ABRI itu (maksudnya TNI sekarang-Red), gajinya berapa? Mungkin hanya cukup untuk makan lima hari, seperti kalian wartawan. Sementara itu, beberapa orang lainnya mendapatkan penghasilan puluhan juta," ujarnya.Bagaimana hubungan Bang Ali dengan keluarga Bung Kamo? Dengan bangga Bang Ali menanyakan, siapa yang membangun rumah untuk Megawati, Guruh, atau Sukmawati? Ia juga menjawab pertanyaan itu bahwa Pemda DKI lah yang membuat rumah mereka di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Juga izin pemilikan pompa bensin. Semua itu dilakukan ketika ia masih menjabat Gubernur DKI. Guruh Soekarnoputra pun mendapat bagian. Pemberian itu dimaksudkan sebagai bekal hidup anak mantan presiden. Ia pun membandingkan dengan anak mantan Presiden Soeharto yang sekarang punya ratusan perusahaan.Meskipun pada waktu Presiden Soeharto berkuasa ia pernah dicekal, namun hal itu tak jadi halangan untuk menjalin tali silaturahmi. Misalnya, lebaran tahun 2001 ia datang ke rumahnya. Pada saat itu ada Ali Alatas (bekas Menteri Luar Negeri). Karena waktu itu Pak Harto sudah tidak bisa bicara, jadinya dua Ali yang ngobrol (Ali Sadikin dan Ali Alatas). Setelah itu mereka makan hidangan Lebaran.Pencekalan itu ternyata tidak membuatnya sakit hati. Ia ikhlas, malah mengaku untung dicekal. Karena pencekalan itu anak, istri, dan dirinya sendiri tidak bisa ke luar negeri, malah bisa menghemat. Selama hidupnya, ia belum pernah bersama anak-anak rekreasi ke luar negeri. Di dalam negeri pun hanya sekali, itu pun ke Bali.Pengalaman, ketokohan, dan kematangannya sebenarnya merupakan modal besar baginya untuk dapat mendirikan salah satu partai politik atau bergabung dengan partai politik yang sudah ada. Namun, ia tidak mau melakukan itu. Tawaran dari partai politik tidak hanya satu tapi beberapa kali datang dari partai berbeda. Namun ia menolak itu semua dengan alasan ingin mandiri.Lain parpol lain pula dengan Petisi 50, forum diskusi kritis yang dibidaninya tahun 1980 yang menyebabkannya dicekal pemerintahan Orde Baru. Sebagai pendiri Petisi 50, Bang Ali berminat mengadakan diskusi lagi. Menurutnya, misi Petisi 50 adalah mengajarkan demokrasi yang sebenarnya yaitu untuk memperbaiki nasib bangsa. Bukan untuk jadi presiden.Ketika ditanyakan, siapa kira-kira yang pantas menjadi presiden setelah Pemilu 2004, dengan lugas ia menjawab, “Nurcholish Madjid (sambil mengacungkan jempol).” Menurutnya, sosok Cak Nur adalah yang terbersih dan paling memiliki harapan untuk perbaikan masa depan bangsa di antara calon presiden lainnya. Bang Ali memandang positif ketika Cak Nur mengeluarkan pernyataan pembubarkan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Karena kenyataannya yang korupsi banyak orang HMI.Sejak tahun 1959 hingga 1977, Ali Sadikin memegang beberapa jabatan seperti Deputi Kepala Staf Angkatan Laut, Menteri Perhubungan Laut Kabinet Kerja, Menteri Koordinator Kompartemen Maritim/Menteri Perhubungan Laut Kabinet Dwikora dan Kabinet Dwikora yang disempurnakan, dan terakhir Gubernur Jakarta selama 11 tahun.Setelah tahun 1977, namanya menjadi populer karena menjadi tokoh Petisi 50 yang menentang secara terbuka pemerintahan rezim Soeharto. Ia dicekal, tetapi tidak pernah dipenjara atau diajukan ke pengadilan.Selama empat tahun terakhir ini ia tidak banyak melakukan kegiatan fisik, termasuk menghindari datang ke resepsi-resepsi atau ceramah-ceramah. "Ini perintah dokter dan saya berdisiplin terhadap menu makanan. Untuk datang ke acara seperti di istana ini, sebenarnya saya juga tidak diperbolehkan. Maka sebaiknya saya tidak diundang lagi ke sini," ujarnya.Kegiatan terakhir yang banyak dilakukan adalah mengkliping koran dan menggarisi kalimat-kalimat di artikel koran dengan stabilo. Sampai kini setiap pagi ia masih terus membaca paling tidak 30 koran.Akan tetapi, kegembiraan yang dimiliki Ali Sadikin ialah kebersamaannya setiap saat dengan putra bungsunya, yaitu Yasser Umarsyah Sadikin, murid kelas dua SMP Global Bintaro. Ini hadiah dari Tuhan yang tiada taranya. ►tsl
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
Selasa, 02 Desember 2008
KORUPTOR DI RUTAN MABES POLRI PAKAI AC,LCD & TOILET PRIBADI
Koruptor di Rutan Mabes Pakai AC, LCD, dan Toilet PribadiDidit Tri Kertapati - detikNews
-->Jakarta - Baju koruptor seharusnya sudah mulai dipakaikan kepada tersangka kasus korupsi sejak 1 September 2008. Namun, jangankan pakai baju koruptor, tahanan kasus korupsi di rutan Mabes Polri justru mendapat perlakuan istimewa. "Para tahanan korupsi KPK sampai sekarang belum mengenakan baju koruptor," ujar sumber detikcom di kepolisian, Selasa (2/12/2008).Beberapa koruptor yang ditahan di Mabes Polri yakni mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, Artalyta Suryani, mantan Deputi Gubernur BI Bun Bunan Hutapea, mantan anggota Dewan Gubernur BI Aslim Tajuddin, mantan Wakil Walikota Medan Ramli dan lainnya.Para tahanan korupsi itu berada di lantai dasar. Ada 10 ruang tahanan korupsi. 3 di antaranya ruang tahanan perempuan. Ada 4 AC dan TV LCD yang baru masuk bulan November."Di dalamnya ada AC portabel, TV, kamar mandi di dalam, spring bed. Seperti di hotel. Tetapi semua barang dimasuki sendiri bukan dari Mabes," jelasnya.Kewajiban pemakaian baju koruptor itu tertuang dalam surat Deputi Penindakan KPK Nomor B-50/10/XI/2008. Tak hanya itu, para koruptor juga direncanakan akan diborgol untuk memberikan efek jera dan malu.KPK juga akan menanyakan kepada rutan jika ada yang tidak mengenakan baju koruptor.(gus/iy) -->
-->Jakarta - Baju koruptor seharusnya sudah mulai dipakaikan kepada tersangka kasus korupsi sejak 1 September 2008. Namun, jangankan pakai baju koruptor, tahanan kasus korupsi di rutan Mabes Polri justru mendapat perlakuan istimewa. "Para tahanan korupsi KPK sampai sekarang belum mengenakan baju koruptor," ujar sumber detikcom di kepolisian, Selasa (2/12/2008).Beberapa koruptor yang ditahan di Mabes Polri yakni mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, Artalyta Suryani, mantan Deputi Gubernur BI Bun Bunan Hutapea, mantan anggota Dewan Gubernur BI Aslim Tajuddin, mantan Wakil Walikota Medan Ramli dan lainnya.Para tahanan korupsi itu berada di lantai dasar. Ada 10 ruang tahanan korupsi. 3 di antaranya ruang tahanan perempuan. Ada 4 AC dan TV LCD yang baru masuk bulan November."Di dalamnya ada AC portabel, TV, kamar mandi di dalam, spring bed. Seperti di hotel. Tetapi semua barang dimasuki sendiri bukan dari Mabes," jelasnya.Kewajiban pemakaian baju koruptor itu tertuang dalam surat Deputi Penindakan KPK Nomor B-50/10/XI/2008. Tak hanya itu, para koruptor juga direncanakan akan diborgol untuk memberikan efek jera dan malu.KPK juga akan menanyakan kepada rutan jika ada yang tidak mengenakan baju koruptor.(gus/iy) -->
Langganan:
Postingan (Atom)
