Sabtu, 29 November 2008

Dibalik Skandal PencalonanAgus Martowardojo Sebagai Gubernur BI Tersimpal Diel-Diel Money Politik Proses penggantian Gubernur BIsebenarnya hanyalah rutinitas sebagaimana yang diamanatkan UU No. 3 Tahun 2004tentang BI yang merupakan perubahan dari UU No. 23 Tahun 1999. Akan tetapi,perhelatan rutin bank sentral itu menjadi hangat dan kontrafersi denganpemunculan dua nama calon Gubernur BI yang diajukan pemerintah, yaitu Agus danPardede, karena mereka kurang mempunyai kompetensi yang memadai sebagai Gubernur BI, kurang ahli di sektor moneter dan ekonomi makro, kurang kridibel, dan tidakditerima pasar (raknyat/DPR), apalagi salah satu dari mereka (Agus) sedangmenjalani proses hukum di kepolisian, terkait masalah pelanggaran hukum. Munculnya dugaan, diajukannya nama Raden Pardede disengaja untuk memuluskan Agus Martowardojo kelak memimpin BI menggantikan Burhanuddin Abdullah, sehingga pencalonan dua nama tersebut dinilai tendensius, karena mengarah pada satu nama untuk diloloskan DPR. “Pengelolan moneter di bank sentral sangat berbeda secara umum dengan pengelolaan perbankan komersial”. Kondisiperekonomian saat ini membutuhkan ketenangan. Apalagi, untuk menghadapikemungkinan krisis ekonomi global sebagai dampak dari krisis di AmerikaSerikat. "Tapi dengan memasukkan unsur luar ke dalam, yang mungkin adapenolakan secara 'terang-terangan' dari dewan gubernur, tentu ini tidak akanmembuat kinerja dari dewan gubernur menjadi optimal. Sebelum Fit an Proper Test dilangsungkan tanggal 10& 11 Maret 2008, Sejumlah anggota Komisi XI DPR sudah mempunyai penilaian dankonsisten untuk menolak pencalonan Dirut Bank Mandiri, Agus Martowardojo, danWakil Dirut PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Raden Pardede, sebagai calonGubernur Bank Indonesia (BI) periode 2008-2013. Adapun dasar kuat penolakan,dua figur dari luar bank sentral yang diajukan Presiden Susilo BambangYudhoyono tersebut adalah seperti yang diuraikan diatas, yaitu kedua kandidatdinilai tidak memiliki cukup kredibilitas dan kapabilitas untuk memimpin BI. Pencalonan dan pemaksaan Agus atau Raden sebagaiGubernur BI menunjukkan ketidakpahaman pemerintah terhadap program dan masalahmoneter yang terjadi saat ini. Pengajuan dan pemaksaan dua nama tersebut jelassangat kentalnya intervensi pemerintah terhadap independensi BI. Hal tersebutlahyang membuat kalangan fraksi di DPR, khususnya komisi XI tidak gentar dan tidakhentinya menyuarakan penolakan kedua nama usulan pemerintah yang kontrafersialtsb. Disisi lain kedua kandidat tidak memahami seluk beluk kebijakan moneteryang menjadi tanggung jawab utama BI. Menyangkut figur Agus, meskipun dikatakan suksessebagai bankir, namun Agus belum bisa disebut berhasil dalam memimpin BankMandiri, terbukti sampai saat ini masih banyaknya persoalan internal di BankMandiri yang belum terselesaikan, seperti persoalan dengan SP Bank Mandirisendiri, transparasi, akuntabilitas perusahaan yang kontradiktif, penereapanGCG yang kurang baik dan benar, dan lain sebagainya. Sementara itu Raden,meskipun memahami moneter, namun masih minim pengalaman praktis dalam kebijakanmoneter. Agus memang sudah lama berkiprah di perbankankomersial, namun tidak terlalu bagus dalam kebijakan moneter. "Gubernur BIharus bisa menjaga stabilitas moneter dan memiliki jiwa kepemimpinan yang baikdan benar. Sementara Agus tidak tidak memiliki hal tersebut, terbukti ketika Agusmenghadapi Fit and Proper Test, Agus selalu membuat bingung dan melakukan kebohonganpublik terutama masalah internal yang terjadi di dalam Bank Mandiri. Atas hal tersebut Agus diberi nilaiminus (merah) dan dikategorikan tidak kridibel/trust, terkecuali penilaian olehparpol pendukung pemerintah. (sebenarnya inilah hal yang salah, karena bukansuara dari hati nurani). Sebenarnya figur internal, seperti Hartadi (Deputi GubernurBI Hartadi A Sarwono, Red) dan Miranda (Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom),dan figure external banyak yang lebih kridibel dari dua nama usulan pemerintahtersebut, diterima pasar, dan punya kriteria yang dikehendaki raknyat,".Akan tetapi kenapa pemerintah tetap memaksakan dan mengajukan dua namatersebut. Nah disinilah timbul pertanyaan besar, ada apa gerangan dengan pemasukan dan pemaksaan dua nama tersebut dicalonkan sebagai Gubernur BI? Sebelumnya, anggota dewan sudahmengisaratkan DPR akan menolak calon yang diajukan oleh Presiden tersebut,seperti yang disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), MahfudzSiddiq, Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG), Priyo Budi Santoso, Ketua FraksiPartai Amanat Nasional (FPAN), Zulkifli Hasan, dan Ketua Fraksi PDIP (Republika,18/02/2008). Hal tersebut sekarang terbukti, Agus Martowardojo tidak memenuhiekspektasi para anggota dewan, karena track record negatif nya sudah diketahui terlebih dahulu oleh anggota dewan, menurut Fadhil, Agus masih belum memiliki pengalaman yang memadai dalam pengelolaan moneter. Dibalik pemaksaan dan pencalonan Agus Martowardojosebagai gubernur BI, ternyata terungkap misteri diel-diel money politik untuk kesuksesanpemilu 2009 dengan dua parpol besar, dengan cara pe-mark up-an atau peningkatanbiaya iklan Bank Mandiri dan pengamanan kolektibilitas kredit corporasibeberapa perusahaan besar, milik pengusaha (media) ternama yang juga duduk sebagaipetinggi di parpol besar tersebut. Diel-diel money politik antara AM dan petinggiparpol tersebut adalah sebagai berikut, AM meminta dukungan, pengangkatan, dan penghembusanberita positif tentang dirinya dan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukannyaselama masa kariernya, terutama di Bank Mandiri, di media masa, dan memintapem-back up-an apabila ada yang memberitakan miring/negatif tentang dirinya(walaupun terbukti kebijakan dan tindakan yang telah dilakukannya salah), baikitu di media cetak dan maupun media elektronik. Adapun kompensasi yang harusdikeluarkan dan diberikan Agus kepada petinggi parpol tersebut adalah sebagaiberikut Agus harus meningkatkan belanja iklan Bank Mandiri pada media milikpetinggi-petinggi parpol tersebut, dan memberi serta menyelamatkankolektibilitas kredit perusahaan milik petinggi parpol besar tersebut. Sungguh ironis sekali tindakan Agus, dikala karyawan Bank Mandiri menghendakipeningkatan kesejahteraan, karier, dan menyelamatkan nasib keluarga mereka,Agus Martowardojo menghambur hamburkan uang untuk kepentingan pribadi danobsesinya. Tidak selayak dan seharusnya Agus melakukan penyalahgunaanwewenangnya tsb, dengan menyetujui pengeluaran uang milik Raknyat Indonesia (BankMandiri) demi menjadi Gubernur BI. Alangkah naifnya sikap seperti ini. Oleh sebab itu, sudah benar, patas, syah, dan selayaknyapenolakan Agus sebagai calon Gubernur BI, yang merupakan titipan SBY dan JKtersebut. Untuk itu diminta dan dimohon kepada DPR, agar tetap konsisten menolak dua nama calon yang tidak lulus Fit & Proper Test tsb., dan mengamankan hasil keputusan yang telah dilaksanakan secara demokratis dalam pemilihan Gubernur BI tersebut, yang telah dilakukan dengan cara voting di komisi XI, serta tetap mendorong terciptanyaIndepedensi pada BI. Pernyataan JK yang menyebutkan calon Gubernur BI (Agus) 'OrangBaik' adalah salah besar dan tidak benar sama sekali, hal tersebut sekarangsudah teridentity dan terdeteksi. Untuk itudiminta kepada pemerintah jangan sodorkan dan paksakan ‘Orang cacatsifat dan hukum’ jadi Gubernur BI kembali. Karena tindakan tersebutsangat salah, kontradiktif, dan akan mengganggu ketenagan pasar. Oleh sebab ituPresiden harus mengusulkan nama barusebagai calon Gubernur BI. Sesuai ketentuan UU, calon yang diajukansebanyak-banyaknya tiga orang, APA JADINYA KALAU AGUS MARTOWARDOJO MEMIMPIN BANKSENTRAL (BANK INDONESIA), KERESAHAN DIMANA-MANA AKAN TERJADI (DEMOBESAR-BESARAN), INFLASI TIDAK TERKENDALI, KEBIJAKAN MONETER TIDAK MENENTU (BERPIHAKPADA PENGUASA/PENGUSAHA, TANPA MEMIKIRKAN RAKNYAT YANG SEDANG KESUSAHAN),OUTSORSING UNTUK PEGAWAI PERBANKAN AKAN TERJADI DIMANA-MANA, DAN BATAS USIAKERJA DI PERSEMPIT JADI 36 TAHUN, SERIKAT PEKERJA DI INTERVENSI (DIBUATBONEKA). SUNGGUH IRONIS KALAU PEMERINTAH MASIH MEMAKSAKAN DAN MENGEMUKAKAN SAUDARA AGUS MARTOWARDOJO (DIRUTBANK MANDIRI) SEBAGAI CALON GUBERNUR BI. KALAU INI TERJADI, ARTINYA PEMERINTAH/PRESIDENBENAR-2 MEMBACKUP/MEMBENARKAN KESALAHAN, KEJAHATAN YANG TERJADI, YANG DILAKUKANOLEH AGUS MARTOWARDOJO DI BANK MANDIR, TERMASUK PELANGGARAN TERHADAP PERATURANPER UNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. ATAS DASAR TERSEBUT DIATAS TENTU AKAN TIMBUL RASA KURANGSIMPATI DAN PERCAYA TERHADAP PEMERINTAH/PRESIDEN. PARTAI DEMOKRAT DAN PARTAI GOLKARTENTU JUGA AKAN MENERIMA DAMPAKNYA, BERKURANG/HILANG KEPERCAYAAN MASYARAKATAKAN PARTAI TERSEBUT, ARTINYA PEMILU TAHUN 2009 PARTAI DEMOKRAT, PARTAI GOLKAR AKANDITINGGALKAN MASYARAKAT, DAN TIDAK AKAN MEMILIH KEMBALI BAPAK SUSILO BAMBANGYUDOYONO SERTA YUSUF KALA SEBAGAI CALON PRESIDEN 2009-2014. Jakarta, 17.03.2008 PENOLAKAN DUA NAMA CALON GUBERNUR BI (AGUS DAN PARDEDE) SUDAH TEPAT, BENAR, SYAH, TIDAK PERLU DIPERDEBATKAN DAN DIAJUKAN LAGI KAUKUS SOLIDARITY UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SERIKAT PEKERJA DENGAN INI : KAMI MENDUKUNG ANGGOTA DAN FRAKSI DI DPR KHUSUSNYA KOMISI XI, DAN UMUMNYA SELURUH ANGGOTA DPR UNTUK MENOLAK DAN MENGEMBALIKAN PENCALONAN 2 NAMA CALON GUBERNUR BI TERSEBUT ( DIRUT BANK MANDIRI SAUDARA AGUS MARTOWARDOJO & RADEN PARDEDE) SEBAGAI GUBERNUR BANK INDONESIA, KARENA TIDAK KRIDIBEL, TIDAK REPRESENTATIF. Dan untuk kasus SPBM, Dengan ini kami 1. MENGUTUK MANAJEMEN BANK MANDIRI ATAS TINDAKAN AROGANSI DAN KESEWENANG-WENANGAN KEPADA PEGAWAI, ANGGOTA, DAN PENGURUS SERIKAT PEGAWAI BANK MANDIRI ( SPBM ) YANG MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN DAN HAK-HAK MEREKA 2. MENDESAK SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT NASIONAL MAUPUN INTERNATIONAL UNTUK MEMBERIKAN SANKSI TEGAS KEPADA MANAJEMEN BANK MANDIRI TERUTAMA KEPADA SAUDARA AGUS MARTOWARDOJO. 3. MECABUT AWARD GOOD CORPORATE GOVERNMENT YG TELAH DIBERIKAN KEPADA DIREKSI BANK MANDIRI, DAN AWARD LAINNYA SEPANJANG KEPEMIMPINAN SAUDARA AGUS MARTOWARDOJO, BAIK YANG TELAH DIBERIKAN ATAUPUN YANG AKAN DIBERIKAN, AGAR HAL SERUPA TIDAK TERJADI DI BANK ATAU PERUSAHAAN LAINNYA DI KEMUDIAN HARI. DAN INI SEBAGAI PEMBELAJARAN BAGI MANAJEMEN BANK MANDIRI, BANK ATAU PERUSAHAAN LAINNYA, MENDESAK STOCKHOLDERS (PARA PEMEGANG SAHAM) UNTUK ; 1. MEMBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT JAJARAN DIREKSI BANK MANDIRI TERKAIT, TERUTAMA DIRUT BANK MANDIRI SAUDARA AGUS MARTOWARDOJO, 2. SERTA MENGGANTI JAJARAN KOMISARIS BANK MANDIRI, KARENA TIDAK BISA MENJALANKAN FUNGSINYA SEBAGAI PENGAWAS TERHADAP TINDAK-TANDUK, AROGANSI, SERTA KESEWENANG-WENANGAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH JAJARAN DIREKSI BANK MANDIRI, BAIK TERHADAP PEGAWAI, ANGGOTA, DAN PENGURUS SPBM, SEHINGGA TIDAK TERJALINNYA HUBUNGAN INDUSTRIAL, HARMONISASI, KONDUSIFITAS DI DALAM BANK MANDIRI, SERTA MELINDUNGI KEJAHATAN PERBANKAN, BANYAK KASUS YANG TERJADI DI BANK MANDIRI YANG TIDAK TERSELESAIAN, SEPERTI : a. PENGGELAPAN DEPOSITO A.N. PT.TASPEN (PERSERO) +/- SEBESAR RP.150 MILYAR b. KASUS KKN SECURITY BRAVO, c. KASUS KREDIT SINDIKASI RGM d. KASUS KOLUSI MSOP (MANAJEMEN STOCK OPTION-SAHAM KHUSUS UTK MANAJEMEN) YANG PEMBERIANNYA TIDAK LAYAK DAN SEKARANG TIDAK TAU RIMBANYA PERYELESAIANNYA SERTA SISANYA, SEHARUSNYA INI DI PUBLIKASIKAN e. KASUS PT KSI YANG SEKARANG DITANGANI KEJAKSAAN RI, f. KASUS PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR, DAN PERALATAN PERBANKAN, PERBAIKAN-2, SERTA RENOVASI KANTOR. g. KASUS PERUBAHAN LOGO BANK MANDIRI YANG KURANG TEPAT DAN BERTOLAK BELAKANG DENGAN EFISIENSI YANG DI LONTARKAN TETAPI MEMBUANG RATUSAN MILYAR RUPIAH UANG UNTUK HAL YANG BELUM PERLU INI, (BANYAK PERTANYAAN DISINI, SIAPA YANG MENANGANINYA DAN LAIN SEBAGAINYA) h. KASUS PENGADAAN KATERING, TERUTAMA KATERING YANG ADA DI JAJARAN DIREKSI DAN LAINNYA, i. KASUS AXA MANDIRI. j. REKAYASA KEUANGAN/NERACA BANK MANDIRI DARI TAHUN 2005 S.D. 2007 (TERMASUK PEREKAYASAAN/PENGELEMBUNGAN NPL OLEH SAUDARA AGUS MARTOWARDOJO DAN SEKARANG SEOLAH-OLAH DIA BERHASIL MENANGANINYA), PADAHAL KALAU DILIHAT DAN DIANALISA LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI PERBANKAN DIBANDINGKAN DARI TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA KHUSUSNYA BANK BUMN, HAL TERSEBUT TIDAK ADA ISTIMEWANYA (TIDAK MENGEMBIRAKAN), MALAHAN YANG TERJADI COST EFISIENSI TERHADAP BIAYA KARYAWAN, BIAYA OPEARTIONAL (WALAUPUN TERJADI INFLASI DARI TAHUN KETAHUN), AKHIRNYA YANG TERJADI KESEJAHTERAAN KARYAWAN JADI KORBAN (GAJI KARYAWAN JAUH DI LEVEL BAWAH RATA-2 KARYAWAN PERBANKAN), PADAHAL INI SANGAT DIBUTUHKAN OLEH KARYAWAN UNTUK MENANGULANGI INFLASI SAAT INI, SUNGGUH IRONIS, SEHINGGA SEKARANG TERJADI DISMOTIVASI DIMANA-MANA, (RODI JAMAN BELANDA MUNCUL DI ZAMAN SEKARANG INI=IMPREALIS ALA AGUS MARTOWARDOJO), DISUATU SISI AGUS MARTOWARDOJO BESERTA KOLONIALNYA MENCARI/MERAUP KEUNTUNGAN YANG CUKUP BESAR DENGAN PEMBAGIAN MSOP BERBENTUK PIRAMIT TERBALIK, DAN MENDAPATKAN TANTIEM/INSENTIF YANG BERLIMPAH RUAH, DAN JUGA MENGAMBIL SPRIT LEBIH PADA PENGELEMBUNGAN BIAYA HUMAS,IKLAN, DAN LAIN-LAIN, SERTA MENDORONG DIREKSI, GROUP HEAD, KANWIL, DAN MANAJEMEN LAINNYA UNTUK MENDUKUNG DAN MENDONGKRAK NAMANYA BAIK DI INTERNAL BANK MANDIRI MAUPUN DI BEBERAPA MEDIA MASA, SEPERTI MEDIA REPUBLIKA, MEDIA INDONESIA, METROTV, MAJALAH GLOBE, SWA, ASIAWEEK, DLL. PADAHAL UANG YANG DIKELUARKANNYA ITU ADALAH UANG RAKNYAT UNTUK KEPENTINGAN PRIBADINYA. k. MELAKUKAN KEBOHONGAN PUBLIK DI BEBERAPA MEDIA MASA BAIK CETAK MAUPUN ELEKTRONIK TERHADAP KONDISI YANG TERJADI DI BANK MANDIRI, YANG SEBENARNYA ADA MASALAH BESAR AKAN TETAPI DIBERITAKAN TIDAKA MASALAH. DENGAN DIBAYARNYA BERLIMPAH MEDIA TERSEBUT, BERITA KEBOHONGAN PUBLIK ITU TERSEBAR KAPADA MASYARAKAT LUAS, BAIK MASALAH PERSELISIHAN DENGAN SERIKAT PEGAWAI BANK MANDIRI MAUPUN MENGENAI KESEJAHTERAAN KARYAWAN YANG TELAH DI REKAYASA. l. MELAKUKAN KEBOHONGAN INFORMASI KEPADA ANGGOTA DPR TERKAIT NO. f DIATAS, DAN BERUSAHA MENYOGOK ANGGOTA DEWAN, APARAT PENEGAK HUKUM, WARTAWAN, DISNAKERTRAN UNTUK MEMBUNGKAM PERSOALAN YANG TERJADI DI DALAM BANK MANDIRI, BAIK MELALUI KUASA HUKUM BANK MANDIRI, MAUPUN PIHAK KETIGA (AGAR KREDITNYA TIDAK DIPERSOALKAN/LANCAR). m. PEREKAYASAAN PEMBERIAN AWARD DARI MAJALAH ASIA MONEY SERTA PEREKAYASAAN PENILAIAN MARKETING RISEARCH INDONESIA (MRI), PEREKAYASAAN AWARD LAINNYA. BENAR-BENAR POLITIK MAFIA. n. PERMASALAHAN DAN PENJEBOLAN KARTU KREDIT, o. DAN BANYAK KASUS-KASUS LAINNYA YANG TERJADI. 3. MENGHIMBAU DAN MEMINTA KEPADA PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, BPK, KPK, BI, MENEG BUMN, DPR, DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT INDEPENDENT TENTANG KKN/PERBANKAN, MEMERIKSA DAN MENELITI KKN YANG TERJADI DI BANK MANDIRI INI YANG TELAH MENGURITA SESEGERA MUNGKIN AGAR PERSOALAN INI TIDAK HILANG BEGITU SAJA NANTINYA. 4. MENSEJAHTERAKAN KARYAWAN BANK MANDIRI (BAIK DISISI GAJI MAUPUN PEMBAGIAN INSENTIF) 5. MEMBUKA PELUANG DAN MENINGKATKAN KARIER KARYAWAN BANK MANDIRI. UNTUK ITU APABILA LANGKAH PENOLAKAN DAN PENGANTIAN JAJARAN DIREKSI DAN KOMISARIS BANK MANDIRI DALAM RUPS LUAR BIASA TIDAK DILAKUKAN, KAMI MENDESAK DAN MENGHIMBAU SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL MEMBOIKOT TRANSAKSI DI BANK MANDIRI KARENA DI BANK MANDIRI BENAR-BENAR TELAH TERJADI KEJAHATAN, PELANGARAN HAM BERAT, DAN KONSPIRASI POLITIK TINGKAT TINGGI. . Termasuk juga penggantian kroni-kroni Agus Martowardojo yang sudah mendarah daging, yang disuap dengan MSOP dan insentif cukup besar selama ini. SAAT INI ADA : Ø 3 ORANG PEGAWAI, ANGGOTA, DAN PENGURUS SPBM YANG MASIH DIBEBAS TUGASKAN (TIDAK BOLEH MASUK KELINGKUNGAN BANK MANDIRI), TERMASUK KETUA UMUM DPP SPBM IBU MIRISNU VIDIANA. Ø 7 PEGAWAI, ANGGOTA, DAN PENGURUS SPBM YANG AKAN DI PHK OLEH MANAJEMEN BANK MANDIRI TERMASUK KETUA UMUM DPP SPBM IBU MIRISNU VIDIANA. Ø +/- 300 ORANG YANG DIBERIKAN SURAT SANKSI, DARI JENIS SANKSI RINGAN SAMPAI BERAT, DAN MALAHAN ADA YANG SAMPAI DAPAT 3 SANKSI UNTUK 1 ORANG PEGAWAI. Ø Saat ini hanya ada Satu Serikat Pegawai yang Syah di Bank Mandiri, yaitu DPP SPBM yang di Ketuai oleh Ibu Mirisnu Vidiana. Ø DPW, Ketua, Pengurus, Anggota yang masih setia menyatakan dan mendukung kepengurusan DPP SPBM Ibu Mirisnu Vidiana sebagai ketua DPP SPBM yang syah dari 10 DPW SPBM adalah sbb : 1. DPW Medan (Ketua Rudi,Pengurus, & Anggota), 2. DPW Palembang (Pengurus, & Anggota), 3. DPW Jakarta Kota (Ketua Eko Heri,Pengurus, & Anggota), 4. DPW Thamrin (Ketua Aryanto,Pengurus, & Anggota), 5. DPW Sudirman (Ketua Arif Fadilah,Pengurus, & Anggota), 6. DPW Bandung (Ketua Haryo,Pengurus, & Anggota), 7. DPW Jogya (Ketua Rahmad,Pengurus, & Anggota), 8. DPW Surabaya (Pengurus, & Anggota), 9. DPW Banjarmasin (Pengurus, & Anggota), 10. DPW Makasar (Ketua Burhan,Pengurus, & Anggota), KAMI HIMBAU JUGA KEPADA SELURUH KOMPONEN BANK MANDIRI TETAP SOLID DAN SELALU BERGANDENGAN TANGAN SATU SAMA LAINNYA DENGAN SPBM TEGAKKAN KEADILAN DAN KEBENARAN, DEMI MEMPERJUANGKAN TUJUAN BERSAMA PEGAWAI TETAP DORONG PERGANTIAN DIREKSI BANK MANDIRI DAN KRONI2NYA YANG SUDAH TIDAK MELAKSANAKAN GOOD CORPORATE GOVERNMENT SECARA BAIK DAN BENAR TERSEBUT SECEPATNYA. TEMAN-TEMAN BANK MANDIRI KALIAN TIDAK SENDIRIAN DILUAR DAN DIDALAM MASIH ADA KEPALA UNIT ANDA, ATASAN KEPALA UNIT ANDA, DAN ATASANNYA LAGI MENDUKUNG TEMAN2 SEMUA. JANGAN KAWATIR, BRAVO SPBM, JAYA BANK MANDIRI , SUKSES BUAT SEMUA. BRAVO IBU KETUA DPP SPBM MIRISNU VIDIANA ANDA MASIH TETAP KETUA SPBM BANK MANDIRI DAN MASIH SYAH SAMPAI SAAT INI Ttd KAUKUS SOLIDARITY UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SERIKAT PEKERJA

Tidak ada komentar: